Ketika Malaysia Sudah Mulai Berlari…

Sumber : CDC
MENJELANG Pilihan Raya di Malaysia, Maret lalu, bidang pendidikan termasuk satu di antara se

deret isu yang diusung para politisi dari Barisan Nasional dalam kampanye mereka. Tak tanggung-tanggung. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi-Perdana Menteri Malaysia yang juga pemimpin tertinggi UMNO sebagai motor penggerak Barisan Nasional-pun ikut bicara soal pendidikan.

DALAM kesempatan berkampanye di kawasan Permatang Pauh, misalnya, Badawi mengingatkan kembali pentingnya peningkatan dan kemudahan mengakses pendidikan yang bermutu hingga ke kawasan luar bandar (baca: di daerah-daerah!). Sebagai kumpulan partai politik yang berkuasa sejak beberapa dekade terakhir, Barisan Nasional sadar betul, pendidikan memainkan peran utama dalam menentukan arus pembangunan negerinya. Kesadaran semacam itu bukan sekadar jargon, tetapi sejak beberapa tahun lampau telah diwujudkan antara lain lewat penyediaan dana pendidikan yang cukup signifikan sehingga pamor dunia pendidikan Malaysia kini sudah mulai diperhitungkan di tingkat Asia. Malaysia yang pada tahun 1970-an masih “belajar” dan mendatangkan banyak guru dari Indonesia kini sudah melesat meninggalkan “sang guru” yang justru masih asyik bermimpi tentang kejayaan masa silamnya.

Ketika Indonesia masih berkutat pada upaya pemerataan pendidikan lewat pembangunan SD-SD Inpres, Malaysia sudah berbicara pada tataran peningkatan kualitas pendidikan. Ketika Indonesia masih disibukkan perdebatan soal “ganti menteri ganti kurikulum”, Malaysia sudah menggagas apa yang mereka sebut pendemokrasian pendidikan. Lalu, ketika tokoh dan birokrat pendidikan di Indonesia sibuk berdebat tentang apa dan bagaimana sesungguhnya sistem pendidikan nasional-belakangan tentang wacana seputar pendanaan pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD-Malaysia sudah bicara tentang bagaimana strategi mewujudkan suatu sistem pendidikan bertaraf internasional.

Dan itu tidak main-main. Keinginan untuk go international langsung dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbunyi, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.”

Pada saat bersamaan, untuk memupuk semangat kebersamaan dan perpaduan kaum di antara anak negeri, lembaga pendidikan dirancang sebagai tiang penyangga utama. Melalui konsep yang dinamakan “Sekolah Wawasan” dengan tradisi mendidik lewat pendekatan “meluntur buluh biarlah dari rebungnya”, konflik perkauman yang cenderung berlarut-larut di banyak negara diharapkan tidak merembes ke wilayah negeri ini. Proyek perintisan “Sekolah Wawasan” ini dimulai sejak tahun 2001, sebagai kelanjutan “Program Integrasi Sekolah” yang coba diperkenalkan tahun 1986, dengan memberi peluang anak-anak dari berbagai etnis dan golongan bercampur-gaul satu sama lain melalui berbagai aktivitas dan program di luar ruang belajar. Untuk mewujudkan proyek tersebut, pada tahap awal, Pemerintah Kerajaan Malaysia menyediakan anggaran 46,2 juta RM (ringgit Malaysia; 1 RM = Rp 2.650). Pada tahun kedua, anggaran itu dinaikkan hampir dua kali lipat menjadi 76,7 juta RM.
Di atas segala-galanya, seperti pernah dikemukakan mantan Menteri Pendidikan Malaysia YB Tan Sri Dato’ Musa bin Mohamad, “Semua itu tidak akan membawa arti apa-apa sekiranya dalam kegairahan memperluas peluang pendidikan itu kita tidak memberi tekanan setimpal pada mutu pendidikan.” Di sini, kata kuncinya adalah mutu!

BOLEH jadi akan muncul pertanyaan menggelitik: Mengapa Malaysia yang pada era 1970-an masih “berguru” kepada Indonesia dalam hal pendidikan justru kini lebih maju, yang antara lain tampak pada peringkat indeks pembangunan manusia (human development index/HDI) Malaysia yang sudah melampaui Indonesia?

Tilai Balla Udan, Penolong Kanan Khal Ehwal Murid (di Indonesia setingkat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) SMK St Thomas, Kuching, Sarawak, dengan rendah hati mengatakan, hal itu mungkin karena perhatian pihak kerajaan pada dunia pendidikan di negerinya amat besar. Ia lalu menunjuk contoh kasus lembaga pendidikan St Thomas.

Semula, St Thomas yang didirikan tahun 1848 adalah sekolah misi milik Gereja Katolik. Namun, sejak satu dekade terakhir sekolah terbaik di Negara Bagian Sarawak ini disokong sepenuhnya oleh pihak kerajaan dalam hal pembiayaan.
“Semua kebutuhan sekolah dibiayai kerajaan. Semua guru yang ada di sini juga guru yang disediakan kerajaan, termasuk saya,” ujar Tilai dalam satu kesempatan berbincang dengan Kompas beberapa waktu lalu.

SMK St Thomas memang cukup unik bagi orang Indonesia. Meski lembaga ini bagian dari sekolah misi, para guru-kebanyakan wanita-yang mengajar di sini tidak sedikit berasal dari keluarga Muslim. Wanita-wanita berjilbab berjalan hilir- mudik di lorong-lorong sekolah telah menjadi pemandangan biasa. Ruang shalat bagi siswa Muslim pun tersedia.
“Di sini, agama tidak merintangi aktiviti persekolahan,” kata Tilai.

Di sekolah ini, disiplin menjadi semacam “panglima”. Untuk itu, ada buku panduan khusus, yang oleh Tilai disebutnya sebagai tools management. Di dalam buku panduan yang juga disebarkan kepada para orangtua murid itu diatur hingga amat detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Aturan itu berlaku untuk semua. Tak ada pengecualian, bahkan terhadap anak pejabat sekalipun. Dua kali terlambat, misalnya, akan mendapat teguran amat keras hingga di- rotan (dipukul pantatnya dengan rotan). Kendati demikian, si anak tetap diwajibkan mengikuti kegiatan belajar, yakni dengan cara menyimak dan atau mencatat interaksi guru dan murid dari balik jendela di luar ruang kelas

Tiap kesalahan, masuk dalam daftar catatan. Selepas menerima hukuman, si anak diwajibkan menghadap guru konseling untuk mendapat bimbingan dan penyuluhan. Bila si anak melakukan kesalahan yang masuk kategori berat, seperti menyontek, merokok, atau berkelahi, ancamannya diskors hingga dikeluarkan dari sekolah. Aturan-aturan itu tidak sekadar di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan.

Tidak seperti di Indonesia, di sini jarang sekali terdengar aksi protes guru-guru yang berstatus pegawai kerajaan menyangkut aspek kesejahteraan. Ini bisa dipahami. Dengan gaji 2.000 RM (1 RM = Rp 2.650) per bulan bagi guru yang baru diangkat, yang biasanya masih berstatus lajang, tentu mereka tak terlalu dipusingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi guru senior seperti Tilai Balla Udan. Di luar jabatan strukturalnya sebagai wakil kepala sekolah, guru-guru berpengalaman seperti Tilai digaji kerajaan sekitar 9.000 RM alias sekitar Rp 23 juta.

Di luar pendapatan rutin bulanan itu, pihak kerajaan masih memberi sokongan dan berbagai kemudahan bagi guru untuk menaikkan status sosial mereka. Pinjaman pembelian rumah dan kendaraan (baca: mobil), tentu saja dengan bunga yang amat rendah, bisa diperoleh guru setelah mengabdikan diri dalam rentang waktu tertentu kepada kerajaan. Penghargaan masyarakat kepada guru (warga setempat menyebutnya cekgu) juga cukup tinggi sehingga status sosial guru dalam kehidupan sehari-hari mendapat tempat terhormat.

Iklim yang demikian tentu amat mendukung lahirnya guru-guru yang profesional. Tanpa harus digembar-gemborkan pejabat yang berwenang, sebagaimana sering terdengar di negeri ini, profesionalitas di kalangan guru datang dengan sendirinya setelah kebutuhan dan penghargaan terhadap mereka diberikan pihak kerajaan dan stakeholders pendidikan. Di Kota Kuching sebagai pusat pemerintahan Negara Bagian Sarawak, misalnya, tak terdengar berita ada guru yang telah digaji kerajaan, mengajar di lebih dari satu sekolah. Dengan begitu, perhatian mereka pada tugas dan tanggung jawab sebagai guru menjadi lebih terfokus. Lebih dari itu, kesempatan mereka untuk bisa mengembangkan diri agar memiliki tampilan dan sosok sebagai pendidik sejati terbuka lebar.

“Setiap ada perkembangan baru, taruhlah seperti ada kurikulum baru, guru-guru di sini diantar berkursus. Seluruh biaya untuk aktiviti itu ditanggung kerajaan,” kata Tilai.
Ujung dari semua itu bisa dipahami bila kualitas pendidikan di negeri ini terus merangkak naik. Seiring dengan itu, kualitas sumber daya manusia di kalangan anak-anak negeri pun dengan sendirinya ikut terdongkrak, yang kemudian berimplikasi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat umumnya. Pergerakan itu tercermin dari peringkat HDI

Malaysia yang kini masuk dalam deretan negara-negara berkembang paling progresif, meninggalkan Indonesia!
“KALAU ada yang mengatakan Malaysia bertambah maju, termasuk di bidang pendidikan, saya kira itu berkat jasa para pendahulu negeri ini. Merekalah yang menanamkan fondasi dasarnya setelah pulang belajar dari luar negeri,” kata Margare Tonek, mantan reporter media cetak di Kuching, yang kini melibatkan diri dalam pendidikan di Inti College Sarawak.

Pada era 1960-an hingga 1970-an, Pemerintah Malaysia banyak mengirim pelajar-pelajarnya ke lembaga pendidikan bergengsi di luar negeri, seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Umumnya, sepulang dari belajar di luar negeri, mereka inilah yang kemudian menjadi pimpinan di banyak lembaga pemerintahan di negeri ini. Disokong mereka yang menamatkan pendidikan di dalam negeri, termasuk mantan Perdana Menteri Dr Mahatir Mohammad yang menyelesaikan pendidikan di Singapura, bidang pendidikan menjadi perhatian.

Pada saat bersamaan, pada tahun 1970-an itu berdatangan para sukarelawan dari Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat ke kawasan Semenanjung Malaya serta Sabah dan Sarawak. Mereka bergerak di berbagai bidang kehidupan, termasuk di ikut terlibat dalam bidang pendidikan. Secara tidak langsung, kata Margare Tonek, kehadiran para sukarelawan dari luar negeri ini ikut meningkatkan taraf pendidikan Malaysia.

“Bahkan, beberapa di antara para sukarelawan itu ada yang akhirnya tetap tinggal di Malaysia,” ujar Tonek. Ia tidak menyinggung keberadaan tenaga pengajar dari Indonesia. Namun, sudah diketahui luas, di era 1970-an itu cukup banyak guru-guru dari Indonesia diminta Pemerintah Kerajaan Malaysia untuk mengajar di negeri jiran itu.

Kini, setelah hampir 30 tahun berlalu, Malaysia berhasil menuai buah dari usaha yang mereka tanam. Tantangan pendidikan yang mereka hadapi tidak lagi menyangkut hal-hal mendasar, seperti ambruknya gedung-gedung sekolah dan tingkat kesejahteraan guru, tetapi pada berbagai input lain dari pendidikan sebagai sebuah proses. Taruhlah seperti upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengajar yang tidak boleh berhenti pada satu titik. Sebaliknya, kemampuan-kemampuan itu tetap dan selalu harus terus diasah, seiring dengan kemajuan pesat yang berkembang di luar ruang kelas.

Berkat konsistensi antara keinginan dan sikap Pemerintah Kerajaan Malaysia akan pentingnya dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa, seperti telah mereka buktikan antara lain lewat penyediaan anggaran yang cukup signifikan (hingga 23 persen dari total anggaran negara) untuk bidang ini, institusi pendidikan di negeri ini telah menjadi pusat tolehan bagi berbagai kepentingan. Banyak orang percaya, keberhasilan Malaysia bangkit begitu cepat dari keterpurukan akibat pengaruh ekonomi global beberapa tahun lalu, salah satunya berkat andil besar dunia pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia berkualitas dan mandiri.

Maukah kita belajar dari pengalaman mereka? (ken)