Mengapa Harus Penjara? Menilik Kasus Pembebasan Para Koruptor

Aulia-pohan-besan-sby-koruptorhttps://supermilan.wordpress.com

Baru-baru ini kita dihebohkan soal pembebasan beberapa pelaku korupsi yang telah menerima vonis berkekuatan hukum tetap melalui pemberian grasi dan remisi. Berkembang pula opini bahwa salah satu terpidana itu, Aulia Pohan, bukanlah murni terpidana, ia hanya turut serta dalam tindak pidana korupsi dan oleh karenanya tak pantas dianggap koruptor.

Saya anggap ini opini yang menyesatkan, dan sebelum saya beranjak ke pokok artikel ini, perlu ditegaskan bahwa setiap orang yang dinyatakan turut serta melakukan suatu tindak pidana dianggap sama dengan pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang yang turut serta dalam perbuatan korupsi, maka dia tidak berbeda dengan pelaku korupsi, alias seorang koruptor.

Saya sendiri tidak akan membahas segi teknis hukum dari pelaksanaan grasi dan remisi di atas. Sejauh yang saya ketahui, seluruh persiapan legal formal untuk melaksanakan grasi dan remisi sudah dipenuhi, sehingga pemberiannya bisa dilakukan tanpa cela dari segi hukum. Isu yang menjadi perhatian utama saya justru terletak pada jenis sanksi yang seharusnya digunakan lebih serius dalam memberantas korupsi.

Perampasan Harta Korupsi – Sanksi Yang Jarang Terdengar

Apa jenis sanksi tersebut? Perampasan harta terpidana korupsi oleh negara dimana si terpidana tidak dapat membuktikan bahwa asal usul harta tersebut bukan merupakan harta yang bersumber dari kegiatan korupsi. Aturan mengenai jenis sanksi ini diatur dalam Pasal 38 B Undang-Undang No. 20/2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan aturannya sendiri sudah sangat luas, mencakup semua harta dari terpidana korupsi yang tidak termasuk dalam dakwaan terhadapnya tapi diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian yang dianut untuk sanksi perampasan harta ini pun bersifat terbalik, artinya kewajiban pembuktian ada pada terdakwa. Tugas jaksa hanya tinggal memasukkan tuntutan perampasan harta dalam surat tuntutannya. Namun anehnya, saya jarang sekali mendengar pelaksanaan sanksi perampasan harta ini.

UU Korupsi kita juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya dalam hal masih ada harta yang belum bisa dibuktikan sumbernya setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Tapi lagi-lagi, kenapa pelaksanaannya jarang sekali terdengar, atau malah mungkin belum pernah terdengar?

Sanksi yang paling dominan untuk koruptor nampaknya masih sanksi penjara, padahal apa gunanya memenjarakan para koruptor kalau justru harta hasil korupsi itulah yang menjadi insentif terbesar para koruptor untuk melakukan kejahatan korupsi.

Lebih lucu lagi sanksi pengembalian harta negara yang telah diambil oleh terpidana korupsi hanyalah sanksi tambahan dan seandainya harta benda terpidana tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara.

Jual HDY Baby Bag @ http://TasBayi.JawaraShop.com

Mengapa Harus Penjara?

Saya sungguh mempertanyakan, mengapa harus berfokus pada sanksi penjara kalau ada alternatif lain yang lebih baik? Kita tahu fungsi korupsi yang utama adalah memperkaya para pelakunya. Seandainya korupsi tidak menguntungkan, tidak mungkin ada orang yang cukup berani untuk melakukannya. Perampasan harta dan pengembalian kerugian negara seharusnya menjadi sanksi pokok yang wajib digalakkan dalam memberantas korupsi dibanding berfokus pada penjara.

Kita sudah tahu bagaimana para narapidana yang kaya hidup dengan sungguh layak di penjara. Terakhir bahkan ada stasiun televisi yang menyiarkan bagaimana suatu penjara bisa punya ruang karaoke mewah. Kalau sistem penjara kita bisa dibeli oleh orang-orang yang punya banyak uang lalu apa gunanya ada penjara? Dimana efek sanksinya? Belum lagi fakta bahwa sanksi penjara ini bisa dikurangi dengan berbagai metode macam grasi dan remisi, tentu saja penjara semakin kehilangan makna.

Mari kita ambil contoh kasus Syaukani, mantan Bupati Kutai Kartanegara. Menurut berita ini, total harta yang berhasil diraup oleh Syaukani melalui korupsi adalah sekitar Rp 93 milyar, namun yang berhasil dikembalikan hanya sekitar setengahnya, cuma Rp49,6 milyar. Dan setelah itu ia dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan 6 bulan. Buat saya ini suatu kesia-siaan. Memasukkan Syaukani ke penjara saja sudah membebani uang negara untuk memelihara ia di sana, harta korupsi pun tak bisa kembali utuh. Belum lagi bahwa masa tahanan yang cuma 2 tahunan itu bisa dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan.

Kalau mau jujur, sebenarnya tidak ada yang bisa mengukur berapa jangka waktu pemenjaraan yang adil untuk suatu kasus korupsi. Yang bisa diukur dengan mendekati kepastian adalah jumlah kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi dan jumlah sanksi finansial yang dapat dijatuhkan. Kenapa kita tidak fokus pada yang pasti-pasti saja?

Jual HDY Baby Bag @ http://TasBayi.JawaraShop.com

Fokus Pengembalian Kerugian Negara dan Pemutusan Akar Korupsi

Sebagaimana telah saya sampaikan di atas, UU Korupsi sudah menyediakan sanksi alternatif yang menurut saya lebih tepat. Akan jauh lebih baik pula seandainya sanksi pengembalian harta negara menjadi sanksi utama dan bukan sanksi tambahan. Korupsi karena harta, dibasmi pun juga dengan cara mengambil harta itu.

Sebaliknya penjara justru harus dikurangi. Saya tekankan lagi, tidak ada gunannya memenjarakan koruptor kalau harta negara yang hilang tidak kembali. Efek jera? Tidak ada efek jera kalau mereka masih punya harta untuk membeli penjara bahkan kebebasan mereka sendiri.

Pada prinsipnya, inti penegakan hukum pidana terletak pada 2 pilar, yaitu:

  1. Penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu di lapangan.
  2. Pemberian sanksi yang memberikan insentif paling efektif untuk mencegah tindak pidana yang bersangkutan. Terkait dengan pilar kedua, untuk setiap tipe kejahatan harus dipikirkan metode sanksi yang paling efektif. Tidak bisa satu solusi untuk menyelesaikan semua tipe pidana, dalam hal ini penjara.

Tentu saja kita butuh kajian yang lebih mendalam soal tipe sanksi yang efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Saya terpikir selain perampasan harta korupsi juga larangan untuk memegang jabatan publik untuk seumur hidup dan publikasi nama koruptor ke seluruh negeri secara rutin. Tapi mungkin itu akan jadi bahan untuk dibahas di lain waktu. Saat ini, kita fokus pada mekanisme yang sudah ada, dan itu adalah perampasan harta hasil korupsi dengan harapan mengembalikan kekayaan negara dan memutus akar korupsi semua orang, harta.

Jual HDY Baby Bag @ http://TasBayi.JawaraShop.com

Sumber : Politikana

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s