10 Tips Pilih Gubernur Baru untuk Jakarta

Pilkada Jakarta

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) mengimbau masyarakat DKI Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara untuk mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memimpin Jakarta lima tahun ke depan, secara bebas dan dan bermartabat.

Koordinator Sigma Said Salahudin kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (10/7/2012), menjelaskan, setidaknya ada 5 hal pertama yang penting diperhatikan oleh pemilih dalam menentukan pasangan kandidat terbaik.

Pertama, pilihlah calon karena visi, misi dan programnya realistis dan bukan sekedar obral janji,” ujarnya.

Kedua, pilihlah calon memiliki reputasi tidak pernah membagi-bagikan uang, barang ataupun jasa kepada masyarakat.

Ketiga, pilihlah calon yang transparan, kredibel dan realistis dalam pelaporan dana kampanye. Caranya membandingkan jumlah dana kampanye dengan estimasi biaya kampanye yang dikeluarkan.

Sampai H-1 pemungutan suara, dana kampanye pasangan urut satu (Foke-Nara) sebesar Rp 62.6 miliar, urut dua (Hendardji-Riza) sementara belum melaporkan, urut tiga (Jokowi-Basuki) Rp 27.5 miliar, urut empat (Hidayat-Didik) Rp 21.5 miliar, urut lima (Faisal-Biem) Rp 4.1 miliar, dan urut enam (Alex-Nono) sebesar Rp 24.6 miliar.

Keempat, pilihlah calon yang tidak pernah atau paling sedikit melakukan pelanggaran pemilukada. Pemberitaan melalui melalui media bisa dijadikan rujukan oleh pemilih.

Kelima, pilihlah calon bukan karena sama suku, agama, golongan atau lainnya. Tapi lebih didasari bahwa calon tersebut memiliki sikap anti korupsi dan bersungguh-sungguh membela kepentingan publik.

Sedangkan lima hal kedua yang perlu diperhatikan pemilih agar jangan memilih pasangan calon.

Pertama, jangan memilih karena telah menerima atau adanya iming-iming uang, barang atau jasa dari pasangan calon. Jika dinilai bermanfaat, ambil saja uang atau pemberian lainnya agar calon yang berniat curang itu kapok. Baik jika uang yang diterima pemilih dialihkan untuk bersedekah, misalnya.

Kedua, jangan memilih karena permintaan orang lain apalagi karena adanya perintah, tekanan atau intimidasi. Setiap pemilih adalah pemilik kekuasaan tunggal untuk menentukan calon dan dijamin kebebasannya oleh konstitusi,” terang Said.

Ketiga, jangan memilih karena hasil survei. Survei cenderung dimaksudkan untuk membentuk opini dan menggiring pemilih untuk mencoblos calon yang diperkirakan akan menang. Padahal, tidak sedikit lembaga survei dibiayai oleh calon yang menang dalam survei tersebut.

Keempat, jangan memilih karena rayuan pemilukada satu putaran. Kampanye satu putaran adalah menyesatkan dan tidak memiliki sedikitpun nilai edukasi. Untuk Ibukota negara, DKI Jakarta justru perlu pemimpin yang dipilih secara selektif. Karenanya, dua putaran menjadi ajang untuk menyeleksi calon terbaik.

Kelima, jangan memilih calon yang pernah gagal menangani persoalan publik, betapapun berpengalamannya calon tersebut. Lebih baik memilih calon yang sekalipun belum berpengalaman, misalnya, namun memiliki visi, misi dan program yang jelas dan realistis.

Artikel : Tribun
Foto : Antara

%d blogger menyukai ini: