Pernikahan Anak SBY yang Serba Istana Menimbulkan Tanda Tanya

Ibas
https://supermilan.wordpress.com

Pernikahan ke dua anak Presiden SBY dapat dikatakan sebagai pernikahan yang serba istana negara. Seperti kita ketahui bahwa Pernikahan putra pertama SBY Agus Harimurti Yudhoyono digelar di Istana Negara Bogor. Hari ini, Kamis, 24-11-2011, pernikahan anak ke 2 SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono-Siti Ruby Aliya Rajasa dipastikan digelar di Istana Negara Cipanas, yang pernah menjadi tempat peristirahatan Presiden Soekarno.

Pernikahan ke 2 anak SBY yang serba istana ini telah menimbulkan pertanyaan public dan berbagai media, apakah pantas seorang presiden RI menggunakan istana Negara untuk menikahkan anaknya ? Pertanyaan tsb sedikitnya dilatarbelakangi oleh 2 hal, yaitu:

PERTAMA, para presiden RI sebelumnya cukup tahu diri dan tidak pernah menikahkan anaknya di istana Negara. Bahkan Presiden Soeharto yang di cap sebagai dictator dan keluarganya di nilai bergelimang harta pun tidak pernah menikahkan anak cucunya di istana Negara. Tampaknya SBY layak dinilai sebagai pemecah rekor Muri sebagai presiden RI pertama yang menikahkan anaknya di istana negara.

KEDUA: Istana negara adalah fasilitas Negara yang penggunaannya hanya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.

Dalam PP Nomor 14 Tahun 2009 dan Kepmen Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 di antaranya menyebutkan …… Yang disebut fasilitas negara adalah sarana yang dibiayai APBN atau APBD. Fasilitas yang dikuasai oleh negara, pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, di bawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Baca lebih lanjut

Pakai Mobil Kijang, Ditolak Masuk Istana

https://supermilan.wordpress.com
Gaya hidup hidup mewah para pejabat negara yang kini menjadi perbincangan tak bisa mutlak dipastikan sebagai kehendak personal si pejabat. Ada kemungkinan, situasi lingkungan “memaksa” mereka untuk mengondisikan diri agar diterima dengan mudah di suatu lingkungan tertentu.

Hal itu setidaknya bisa dibuktikan dengan cerita dari Mahadi Sinambela, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Persatuan Nasional saat kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Suatu ketika, saat hendak masuk ke Istana Negara untuk memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dilarang masuk lewat pintu utama oleh pasukan pengamanan Istana.

Bukan karena tidak membawa undangan atau melanggar aturan protokoler, satu hal yang menjadi masalah kala itu adalah ia mengendarai mobil niaga Toyota Kijang dan bukan mobil mewah “khas” pejabat.

“Saya harus muter dari Kantor Setneg. Karena mereka tahu saya dipanggil Pak SBY, saya dikejar, disuruh masuk (lewat pintu utama). Mungkin kalau mobil saya Lexus, nggak usah ditanya-tanya langsung masuk,” kata Mahadi ketika diskusi Dewan Perwakilan Daerah (DPR) bertema “Betulkah Pejabat Negara Hedonis?”, Jumat (18/11/2011).

Mahadi menambahkan, terkadang perlakuan berbeda antara pengendara mobil mewah dan mobil standar ditunjukkan oleh petugas keamanan di lembaga negara lain. “Kalau kita pakai mobil butut, satpam agak marah,” katanya.

Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendy, mengatakan, sikap hedonis para pejabat yang kerap ditunjukkan tidak hanya dengan memakai mobil, pakaian, atau asesori mahal. Menurut dia, pengawalan untuk menembus kemacetan juga merupakan sikap hedonis. “Forijder itu mengganggu sekali,” kata Effendy.

Sumber : KRL Mania

Peluang Usaha Produk Immunocal @ http://immunocalnetwork.com

www.mylivesignature.com/signatures/85877/supermilan/a1928e8a96a55f7092e99c05bb990dff.png Widya Wicaksana
08180-800-6625
(021) 9550-6400
http://www.JawaraShop.com

Jual Aksesoris Martapura @ http://aksesorismartapura.com

Wah, Masyarakat yang Tak Bisa Makan Nasi Makin Banyak

Nasi https://supermilan.wordpress.com

Harga beras kualitas terendah yang melonjak hingga mencapai Rp 6.500 per kg menjadikan pola makan sebagian warga di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, berubah dari beras ke jagung.

Suhariyono (45), warga Puspo yang ditemui di Pasar Pasrepan,  menyebutkan, harga beras kualitas terendah telah mencapai Rp 6.500 per kg.

Dengan demikian, Suhariyono mengaku sudah sekitar dua bulan ini terpaksa mengubah pola makannya dari beras ke jagung.

Suhariyono yang mengaku mempunyai enam anggota keluarga merasa berat jika harus mengonsumsi beras yang harganya melonjak tajam. Ia terpaksa mengubah pola makan dari beras ke jagung yang dicampur beras dengan jumlah lebih sedikit.

Ia memberikan gambaran, untuk memberikan konsumsi keluarganya, biasanya setiap harinya menghabiskan beras 2 kg. Namun, untuk konsumsi jagung setiap harinya cukup menggunakan 20 tongkol jagung, dicampur beras sekitar 0,25 kg.

Baca lebih lanjut

Indonesia Dalam Rekor

* Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Di sini ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu : Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas 539.460 km2), Sumatera (473.606 km2) dan Papua (421.981 km2).

* Indonesia adalah Negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai sekitar 81 ribu km2 atau hampir 25% panjang pantai di dunia.

* Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia dimana sekitar 60% penduduk Indonesia (sekitar 130 juta jiwa) tinggal di pulau yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah RI.

* Indonesia merupakan Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dimana di Papua saja terdapat 270 suku.

* Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu, 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia walaupun bahasa daerah dengan jumlah pemakai terbanyak di Indonesia adalah bahasa Jawa.

* Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia sekitar 216 juta jiwa atau 88% dari penduduk Indonesia. Juga memiliki jumlah masjid terbanyak dan Negara asal jamaah haji terbesar di dunia.

* Monumen Budha (candi) terbesar di dunia adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah dengan tinggi 42 meter (10 tingkat) dan panjang relief lebih dari 1 km. Diperkirakan dibuat selama 40 tahun oleh Dinasti Syailendra pada masa kerajaan Mataram Kuno (750-850).

* Tempat ditemukannya manusia purba tertua di dunia, yaitu : Pithecanthropus Erectus yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu.

* Republik Indonesia adalah Negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. RI merupakan Negara ke 70 tertua di dunia.

* Indonesia adalah Negara pertama (hingga kini satu-satunya) yang pernah keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tgl 7 Januari 1965. RI bergabung kembali ke dalam PBB pada tahun 1966.

* Tim bulutangkis Indonesia adalah yang terbanyak merebut lambang supremasi bulutangkis pria, Thomas Cup, yaitu sebanyak 13 x (pertama kali th 1958 & terakhir 2002).

* Indonesia adalah penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia (20% dari suplai seluruh dunia) juga produsen timah terbesar kedua.

* Indonesia menempati peringkat 1 dalam produk pertanian, yaitu : cengkeh (cloves) & pala (nutmeg), serta no.2 dalam karet alam (Natural Rubber) dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil).

* Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis (plywood), yaitu sekitar 80% di pasar dunia.

* Terumbu Karang (Coral Reef) Indonesia adalah yang terkaya (18% dari total dunia).

* Indonesia memiliki species ikan hiu terbanyak didunia yaitu 150 species.

* Biodiversity Anggrek terbeser didunia : 6 ribu jenis anggrek, mulai dari yang terbesar (Anggrek Macan atau Grammatophyllum Speciosum) sampai yang terkecil (Taeniophyllum, yang tidak berdaun), termasuk Anggrek Hitam yang langka dan hanya terdapat di Papua.

* Memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman ini bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut / abrasi.

* Binatang purba yang masih hidup : Komodo yang hanya terdapat di pulau Komodo, NTT adalah kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya 90 kg.

* Rafflesia Arnoldi yang tumbuh di Sumatera adalah bunga terbesar di dunia. Ketika bunganya mekar, diameternya mencapai 1 meter.

* Memiliki primata terkecil di dunia, yaitu Tarsier Pygmy (Tarsius Pumilus) atau disebut juga Tarsier Gunung yang panjangnya hanya 10 cm. Hewan yang mirip monyet dan hidupnya di atas pohon ini terdapat di Sulawesi.

* Tempat ditemukannya ular terpanjang di dunia yaitu, Python Reticulates sepanjang 10 meter di Sulawesi.

* Ikan terkecil di dunia yang ditemukan baru-baru ini di rawa-rawa berlumpur Sumatera. Panjang 7,9 mm ketika dewasa atau kurang lebih sebesar nyamuk. Tubuh ikan ini transparan dan tidak mempunyai tulang kepala.

* korupsi yang tidak kunjung berhenti 😀

banyak juga kan?
I LOVE INDONESIA

Sumber : Kaskus

‘Prestasi’ Freeport di Papua

PRAKTEK KELABU FREEPORT INDONESIA

Sesuai dengan Hukum Indonesia
Surat kabar International Herald Tribune menurunkan dua tulisan bersambung mengenai praktek-praktek ‘kelabu’ yang dijalankan Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga Amerika Freeport Mc Moran di Papua.

Freeport Papua

Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh harian The New York Times, Freeport McMoran, yang disebut sebagai perusahaan tambang emas terbesar dunia, memberi pembayaran sebesar $20 juta dolar antara 1998 sampai 2004 kepada para jendral tentara dan polisi, kolonel, mayor, kapten, dan satuan-satuan militer. Sedangkan para komandan secara perorangan menerima puluhan ribu dolar.

Freeport dalam tanggapan tertulisnya mengatakan, apa yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Indonesia dan Amerika. Aparat keamanan ini harus memberi perlindungan kepada 18 ribu karyawan dan tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali tergantung pada tentara dan polisi Indonesia. Demikian tanggapan tertulis Freeport.

Mematai-matai Aktivis Lingkungan
Penyelidikan The New York Times juga mengungkap bahwa perusahaan itu menyadap surat elektronik e-mail dan pembicaraan telepon untuk memata-matai para lawan, yaitu aktivis lingkungan hidup. Hal ini, demikian salah satu karyawan yang pernah mendapat tugas untuk membacai pelbagai email, dilakukan bersama-sama dengan para pejabat intelijen militer Indonesia. Mengenai hal ini, Freeport tidak bersedia memberikan komentar.

Hubungan saling menguntungkan antara Freeport dengan pemerintah dan militer bisa ditelusuri sampai tahun 1960an, ketika perusahaan itu menginjakkan kakinya di bumi Papua. Sebagai perusahaan asing pertama, Freeport membangun jalan-jalan dan infrastrukktur di wilayah yang sulit dan bergunung-gunung itu.

Untuk mengamankan wilayah dan investasinya, maka Freeport melalui James Moffet memanjakan mantan diktator Soeharto beserta para kroninya. Freeport membayar liburan mereka, uang kuliah anak-anak mereka dan membantu dalam mendapatkan kesepakatan-kesepakatan yang membuat mereka kaya. Demikian kesaksian para karyawan dan bekas karyawan.

Sebaliknya di Amerika sendiri, Moffet berpaling pada tokoh-tokoh berpengaruh seperti Henry Kissinger dan J. Stapleton Roy, mantan dubes Amerika di Indonesia. Bersama para mantan pejabat militer dan dinas rahasia CIA, para sekutu berpengaruh ini membantu Freeport McMoran dalam meniti jalan berkelok-kelok politik Indonesia. Dan pada saat yang sama semakin memperteguh keterkaitan perusahaan dengan militer.

Jatuhnya Soeharto menyebabkan Freeport harus bersikap low profile, istilah yang dipakai Moffet adalah “no tall trees” artinya “jangan ada pohon tinggi.” Di lain pihak, para aktivis lingkungan hidup makin efektif dalam berkoordinasi dan suku-suku setempat semakin resah melihat sedikitnya imbalan yang diterima dari kekayaan alam mereka yang ditambang secara besar-besaran itu.

Ketegangan sosial sekitar penambangan semakin meningkat. Para komandan militer melihat ini sebagai peluang untuk dinikmati. Kalau dulu Freeport mengandalkan pada kekuatan keamannya sendiri, dan tentara memperangi pemberontak. Tapi sedikit demi sedikit, kepentingan mereka semakin terkait.

Kemarahan Penduduk

Freeport Papua
Memang tidak ada penyelidikan yang menetapkan bahwa Freeport terlibat dalam pelanggaran hak-hak azasi manusia. Tapi di mata rakyat Papua, konglomerat emas ini semakin dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan-satuan militer yang dalam sejumlah kasus menggunakan fasilitas Freeport.

Kemarahan penduduk mencapai puncaknya pada Maret 1996, dengan aksi protes terbesar yang pernah berlangsung sampai-sampai kegiatan perusahaan harus berhenti selama tiga hari. Para pemrotes merusak sekitar 3 juta dolar peralatan dan perkantoran. Menurut para pejabat Freeport, di antara perusak terdapat pria-pria berambut cepak, bersepatu boot, dan menggunakan walkie talkie.

Moffet segera terbang ke Indonesia dan bertemu dengan sekelompok perwira senior Indonesia di Hotel Hilton di Timika. Jendral Parbowo Subianto mengatakan “Moffet untuk melindungi kamu, perusahaanmu, kamu harus bantu tentara di sini.” Demikian Prabowo seperti diceritakan oleh seorang karyawan. Moffet kabarnya menjawab “katakan saja apa yang harus aku lakukan.”

Freeport McMoran menghabiskan 35 juta dolar bagi infrastruktur militer: barak, mes, jalan. Mereka juga memberi 70 LandRovers yang diganti setiap beberapa tahun. Semua diuntungkan. Freeport telah mengeluarkan sedikitnya 20 juta dolar untuk tentara dan polisi antara 1998 sampai 2004. Sekitar 10 juta dolar lainnya juga dibayarkan pada periode itu. Demikian International Herald Tribune.

New York Times:
bbrp hari yg lalu the new york times menurunkan laporan investigasi mereka ttg limbah tambang freeport-mcmoran di papua dan ttg kolusi papan atas antara petinggi militer/sipil yg bertugas di papua dng perusahaan freeport. menurut laporan, sejak 1998 freeport sdh menghabiskan tdk kurang dr us$35 juta utk membangun infrastruktur militer spt barak, kantor, jalan, dan mobil2 land cruisers/rovers utk komandan2 militer;

Dan us$20 juta (hampir 200 miliar rupiah) utk para jendral, kolonel, mayor dan kapten yg bertugas di wilayah tsb. menurut data yg berhasil didapat NYT, dr para petinggi militer tsb letkol togap gultom adl penerima dana terbesar. dlm separuh tahun 2001 saja, menurut data dia menerima $100,000 (sktr 1 mill rupiah) hanya utk “ongkos makan.” tahun berikutnya dia menerima lbh dr $150,000, sedangkan 10 komandan yg lain menerima $350,000 “ongkos makan.”

Gak cuma ongkos2 semacam ini, menurut NYT, freeport jg membiayai jalan2 para petinggi militer dan keluarganya. brigjen ramizan tarigan misalnya mendapat tiket jalan2 utk keluarga seharga $14,000 di thn 2002. di thn yg sama mayjen mahidin simbolon menerima $64,000 utk proyek2 tdk jelas spt “dana proyek militer,” kemudian sebesar $67,000 utk “proyek kemanusian”. di jaman suharto,

Hal2 spt ini memang menjadi norma. freeport membiayai liburan2 dan sekolah cucu2 suharto di luar negeri. para jendral yg disebut dlm laporan semua menolak berkomentar kpd NYT. the associated press yg memuat follow-up dr laporan NYT berhasil mendapat komentar dr mayjen simbolon yg mengaku bhw memang institusi militer di papua dibiayai oleh freeport. terlebih lagi, menurut laporan yg didapat AP, antara thn 2002-3 jendral simbolon menerima $247,705 dr freeport. atas semua klaim di atas, freeport membela diri dng mengatakan bhw pengeluaran kepada unit2 militer dan komandan2 tsb bukanlah sogokan, tapi “biaya keamanan.”

membaca laporan2 tsb kesannya negara kita ini diperintah oleh segerombolan bandit atau preman yg memungut pungli dng ancaman kalau gak bayar bakal diganggu. dr laporan NYT, ada dugaan kuat bhw militer berada dibalik huru-hara thn 1996 yg menyebabkan penyanderaan bbrp pegawai freeport (kalau tdk salah ada yg meninggal dlm penyandraan tsb).

Jelas skl bg eksekutif freeport bhw militer ada dibalik demonstrasi anti freeport tsb, krn prabowo subianto yg menjadi bintang penyelamat mereka pd wkt itu kemudian “menyindir” bos freeport (dlm pertemuan mereka) agar memberi bantuan pd militer kalau ingin operasinya berjalan aman. menurut NYT, sejak kejadian tsb freeport setuju utk menyisihkan 1% dari revenue tahunannya utk dana pembangunan papua yg disalurkan utk pembangunan sekolah, pelayanan kesehatan dan pembangunan jalan.

Freeport Papua

Sangat mengiriskan!! 1% utk papua!! tdklah heran kalau negara kita yg katanya kaya akan natural resources, apalagi papua yg punya kandungan emas terbesar di dunia (jg menurut NYT), penduduknya malah masuk kategori paling miskin sedunia (menurut saya sendiri). mental pemerintah kita adl selalu menjual kekayaan alam utk diolah perusahaan asing, dan kita cukup menerima sekian persen dr pengolahan tsb. dr sepeser yg diberikan oleh perusahaan asing tsb, banyak yg malah masuk kantong2 pribadi spt yg disebutkan di atas. yg diterima oleh rakyat indonesia?? wallahualam… only heaven knows! yg kita tau adl 1% utk papua.

hal2 spt ini yg membuat aku bengong wkt masalah ambalat dng malaysia diributkan sbg nasionalisme membela tanah air. di makassar dilaporkan org2 yg mendaftar utk berjihad di malaysia. di jawa, bbrp perguruan pencak silat siap dimobilisasi utk perang dng malaysia. salah seorang teman dekatku bahkan bilang kalau indonesia jd perang dng malaysia, dia bakal ikut sbg sukarelawan. mendengar ucapannya aku buru2 bilang bhw pemerintah indo dan malaysia berebut ambalat utk menjual hak olahnya pd 2 perusahaan tambang minyak asing. sama skl gak ada hubungannya dng membela tanah air. jadi, kataku wkt itu, cuma org bego yg mau mati utk shell, british petroleum, petrochina, dsb.

anyway, inti dr laporan investigasi NYT sebenarnya adl ttg limbah tambang yg menimbuni sungai aikwa. menurut laporan freeport sendiri, limbah tsb sepanjang 8 km2 dan di bbrp tempat sedalam 275 m. thdp teguran dr berbagai NGO lingkungan hidup, termasuk ex-mentri sonny keraf sendiri, freeport hanya mengatakan bhw limbah mereka tdk berbahaya dan bhw pembuatan pipa utk pembuangan limbah akan memakan trll bnyk biaya. tetapi, menurut bbrp agencies yg menjadi konsultan dr perusahan asuransi yg dipakai freeport, limbah tsb telah menyebabkan “massive die-off” pd vegetasi di sepanjang sungai. sample2 jg menunjukkan bhw air sungai mengandung racun yg cukup utk membunuh organisme2 sungai yg sensitif. kemunculan tumbuhan yg berwarna hijau terang sepanjang bbrp km di tepi sungai jg menunjukkan bhw kandungan tembaga dr limbah telah mencemari sungai.

dr semua ini, sekali lagi, apa yg didapat oleh orang papua?? yg kita tau cuma yg 1% tadi itu…

Freeport Papua

yg jg menarik disebutkan adl laporan investigasi yg dilakukan oleh NYT ini rupanya tdk begitu mendapat tanggapan di indonesia. hanya ada satu berita kecil di tempo, tapi tdk menyebutkan satu pun nama jendral yg diberitakan menerima duit dr freeport. ternyata kompas masih kempes, dan tempo msh spt tempe ketika berhadapan dng kakerlak2 baju ijo.

sources:
“The Cost of Gold, the Hidden Payroll: Below a Mountain of Wealth, a River of Waste,” The New York Times, 27 Dec 2005.
“Indonesian generals tell of gold miner ‘support’,” International Herald Tribune, 30 Dec 2005.

Tambang Terbuka

Tambang sistem terbuka yg dilarang dunia internasional karena mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistem sekitar tambang

Freeport Papua

Freeport Papua

Freeport Papua

Freeport Papua

Tailing (Sisa pasir tambang) langsung dibuang ke sungai bersama racun2 kimia yg mematikan ekosistem sungai hingga ke laut lepas

Freeport Papua

Puncak carzten yg bersaljupun akan dikeruk menjadi lubang menganga untuk saudara2 kita dibawah ini, yang seharusnya menjadi suku terkaya didunia.

Freeport Papua

Masih tidak percaya puncak cartzen bakal dikeruk juga?? lihat jarak antara tambang n puncak, tinggal beberapa kilometer lagi

Freeport Papua

Tahukah kawan2 bahwa masa kolonial belanda, adalah seorang geolog belanda yg menemukan bukit2 emas di papua hingga menamai pegunungan tersebut dengan grasberg (gunung emas), dan sebab itu pula belanda mati2 an mempertahankan wilayah jajahan khusus papua barat, hingga menyebabkan pertempuran hebat dalam sejarah nasional.

Lalu dokumen ekspedisi geolog belanda tersebut tidak digubris oleh pemerintah belanda karena sibuk dengan perang dunia ke II, setelah perang dunia usai dokumen berdebu tersebut ditemukan oleh salah satu pejabat freeport di salah satu perpustakaan belanda, bagai menemukan harta karun, mereka langsung terbang ke papua dan meloby pihak penguasa ordebaru.

Ternyata ada kesalahan fatal dari dokumen yg dibuat geolog belanda tersebut, disebutkan bahwa bukit2 mengandung emas hanya setinggi 100m, setelah diteliti oleh pihak freeport geolog belanda tersebut melakukan salah perhitungan, dan sekitar 400m keatas dan sampai 1km kebawah tanah, bukit2 emas tersebut mengandung emas kualitas terbaik dunia.

Sumber : Kaskus

Ekstravaganza ‘TV Pool’ Pidato SBY

Friday, 17 April 2009 04:59
Oleh: Dandhy D Laksono, freelance journalist

Sumber : JakartaBeat.net

————-

Sekitar pukul sebelas malam (Kamis, 16 April 2009), RCTI menyiarkan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berdurasi 20-an menit dalam program bertajuk “Presiden Bicara”. Isinya klarifikasi SBY sebagai Kepala Negara atas tudingan berbagai pihak bahwa rezimnya telah bertindak curang dalam pemilihan umum legislatif, 9 April lalu.

Dalam pidato itu, SBY juga membabat habis argumen para lawan politiknya yang menuding pemerintah berada di balik kacaunya Daftar Pemilih Tetap (DPT). Juga mematahkan tudingan bahwa Pemilu 2009 adalah pemilu terburuk setelah reformasi.

Di saat yang nyaris bersamaan, ternyata hampir semua stasiun televisi seperti TPI, Trans TV, ANTV, Indosiar, dan TV One juga menayangkan pidato yang direkam di Istana Negara siang harinya itu. TPI—satu grup dengan RCTI di bawah bendera MNC—bahkan mengemasnya dalam “Breaking News”.

Breaking news atau di media cetak dikenal dengan stop press biasanya dipakai untuk jenis berita yang benar-benar mendesak untuk disiarkan. Misalnya, malam itu Presiden SBY mengumumkan penurunan harga BBM saat TPI sedang memutar sinetron, maka bisa saja program itu dihentikan untuk menyiarkan hal itu. Atau ada bencana besar seperti gempa bumi dan tsunami.

Karena itu, sulit membayangkan mengapa redaksi TPI masih nekat menggunakan breaking news untuk sebuah pidato yang sudah disiarkan televisi lain sekitar lima jam sebelumnya.

Stasiun televisi lain yang dimaksud adalah SCTV. Stasiun milik keluarga pengusaha Sariaatmadja itu sudah menayangkan pidato SBY sejak sore di program Liputan 6 Petang, jam 17.30 – 18.00 WIB. Program berita yang durasinya hanya 30 menit itu didominasi pidato SBY sehingga hanya tersisa 1-2 item berita saja setelah adzan maghrib.

Usut punya usut ternyata tim SCTV-lah yang merekam pidato itu, dan hasil rekamannya dibagi-bagikan kepada ruang redaksi televisi lain. Komposisi kamera yang seragam setidaknya menguatkan hal ini.

Singkat kata, fenomena ini seperti TV pool di mana semua saluran televisi telestrial menyiarkan program yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Secara teori, TV pool hanya bisa digerakkan oleh dua hal saja: pemasang iklan komersial dan alasan sosiologis-politis.

Saat Tien Soeharto meninggal pada April 1996, misalnya, semua televisi terkena “wajib relay”. Pusat kontrol siaran saat itu berada di RCTI, langsung di bawah pengawasan pengusaha Peter Gontha.

TV pool memang memerlukan koordinasi terpusat. Di masa Orde Baru barangkali tidak sulit mengorganisasi TV pool karena pemiliknya relatif sama: keluarga dan kroni Cendana.

Tapi kini tentu tingkat kesulitan politisnya lebih tinggi. Dibutuhkan sebuah super-body untuk bisa menggerakkan ruang-ruang redaksi televisi yang pemiliknya sudah relatif beragam ini. Dibutuhkan invisible hand yang mampu meng-gerilya para pengambil kebijakan di redaksi agar menyediakan durasi yang mahal itu, untuk memutar 20 menit pidato SBY.

Dalam struktur televisi, pemimpin redaksi tidak punya otoritas untuk menghentikan tayangan sinetron tanpa persetujuan direktur progam atau direktur utama, betapa pun informasi itu memiliki nilai berita tinggi. Karena itu, bisa dipastikan bahwa penayangan pidato SBY secara serentak Kamis malam, digerakkan oleh instruksi yang datangnya dari otoritas yang lebih tinggi. Dalam kalimat langsung: para pemilik televisi lah yang mengotorisasi tayangan tersebut.

Apakah para pemilik televisi membuat konsensus atau hanya menjalankan perintah top down dari Istana? Itulah yang mesti dicari tahu.

Apa Salahnya ‘TV Pool’?

Lantas apa yang salah dengan siaran serentak pidato presiden?

Ini adalah masalah kaidah-kaidah jurnalistik yang ditabrak beramai-ramai oleh para pengelola stasiun televisi. Liputan 6 Petang SCTV, misalnya, mengalokasikan 20 menit lebih dari (hanya) 30 menit program beritanya untuk pidato SBY.

Dus itu berarti, ada lusinan berita lain yang dipangkas, dan berita-berita itu pastilah menyangkut kepentingan publik seperti flu Singapura, perkembangan ketegangan di Papua, gempa di Mentawai atau perkembangan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani KPK.

Publik membutuhkan informasi lain selain urusan pemilu dan konflik para elit politik. Dan ini yang dengan sengaja diabaikan.

Tapi baiklah, mungkin saja redaksi SCTV menganggap 20 menit pidato itu isinya memang penting semua dan memiliki kandungan nilai berita tinggi (news value), sehingga tidak perlu di-edit atau dicuplik bagian-bagian tertentu, melainkan digelundungkan begitu saja.

Demikian juga dengan kebijakan redaksi televisi lain. Saking tingginya nilai berita pernyataan SBY itu, sampai-sampai tidak sabar menunggu program berita regular malam atau pagi harinya, dan harus disampaikan saat itu juga, tanpa editing.

Tapi argumen ini tetap tidak bisa diterima secara jurnalistik. Selain janggal dari sisi alokasi durasi, ‘TV pool’ pidato SBY juga tidak mencerminkan sikap media yang obyektif dan imparsial.

Dalam konteks kisruh hasil DPT atau tudingan kecurangan pemilu, pemerintah (dalam hal ini presiden) hanyalah salah satu pihak dari sekian banyak pihak seperti KPU, Bawaslu, parpol peserta pemilu, organisasi non pemerintah pemantau pemilu, dan (terutama) para pemilih.

Apalagi, Presiden SBY sendiri-lah yang menyatakan dalam pidatonya malam itu, bahwa pemerintah bukanlah penanggung jawab pemilu, melainkan KPU. Bila demikian, lalu di mana letak nilai berita pidato SBY untuk mendapatkan durasi sepanjang itu?

Secara jurnalistik, semua pihak harus dipandang sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi kastanya antara satu dengan yang lain. Opini Prabowo atau Megawati tentang kekacauan DPT, secara substansi memiliki bobot yang sama dengan keluh kesah (maaf) tukang becak bernama Bejo yang tidak bisa memilih karena tidak terdaftar. Juga sama bobotnya dengan pembelaan KPU, kritisisme Bawaslu, atau penjelasan Depdagri dan pemerintah.

Maka, bila SBY diberi durasi 20 menit di sebuah program berita reguler atau program khusus seperti di SCTV, RCTI, Trans TV, dan TPI, bagaimana bila para stake holder yang lain juga menuntut hal yang sama?

Katakanlah 10 elit parpol esok atau lusa menunjuk satu juru bicara untuk membalas argumen-argumen SBY, apakah stasiun televisi itu akan melakukan kebijakan yang sama? Atau akan memilih-milih yang dianggap penting saja, dan membungkusnya di program berita biasa?

Bagaimana pula bila Ketua KPU yang akan memberikan penjelasan rinci dan panjang lebar. Adakah ruang untuknya, sama seperti ruang untuk Presiden SBY?

Proporsionalitas tentu bukan soal durasi yang sama, tapi apakah pihak lain sudah mendapat kesempatan untuk mengutarakan semua perspektifnya. Inilah yang sangat diragukan bisa dilakukan secara adil oleh para pengelola televisi. Sama meragukannya dengan apakah Metro TV bisa memberikan porsi yang sama kepada pimpinan partai lain, selain menayangkan pidato-pidato politik Surya Paloh yang juga politikus Golkar.

Ini bukan soal siapa menjadi pemilik media apa. Stasiun-stasiun televisi itu menggunakan gelombang frekuensi yang sebenarnya adalah domain publik. Karena itu, industri televisi diatur sedemikian rupa melalui Undang Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers), maupun Pedoman Perilaku Penyiaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Maka, publik sangat berhak mengkritisi apa yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun televisi terestrial itu.

Permainan Politik Pemilik Televisi

Sulit untuk tidak menduga bahwa ‘TV pool’ pidato SBY adalah buah dari patronase politik yang sedang dijalankan para bos-bos televisi yang merasa perlu merapat ke Istana. Tekanan dari Istana agar menyiarkan ini dan itu tidak akan terlalu banyak berpengaruh andai para pemilik media dan para elit redaksi memiliki dignity dan independensi.

Hubungan politik dan ruang redaksi televisi sebenarnya bukan barang baru. Pergantian direksi TVRI selalu diwarnai kericuhan karena terjadi tarik-menarik kepentingan hingga di DPR. Karyawan TVRI di masa Orde Baru adalah juga kader Golkar.

Pada tahun 2003, Wakil Pemimpin Redaksi RCTI, Ivan Haris, mengundurkan diri karena menganggap stasiun televisi itu tidak independen dengan mengangkat pemimpin redaksi yang diduga akan mengusung kepentingan partai politik tertentu.

Tentu saja tudingan itu dibantah berbagai pihak. Tetapi, entah berhubungan atau tidak, sang pemimpin redaksi yang dipersoalkan itu memang diganti setelah Pemilu 2004 usai.

Tugas jurnalisme bukan mengakomodasi tafsir-tafsir politik sepihak semacam ini dengan menyediakan durasi berapa pun yang diminta negara atau yang mewakilinya. Jurnalisme tidak terikat dengan jargon-jargon semacam ini.

Tugas jurnalisme adalah memastikan apakah semua perspekif sudah terwakili sehingga penilaian salah benar akan ditentukan oleh publik. Jurnalisme tidak terikat dengan patriotisme kewilayan NKRI melebihi, misalnya, nilai-nilai kemanusiaan universal dan fakta-fata lapangan tentang pelanggaran HAM.

Pasal 9 Pedoman Perilaku Penyiaran menyebut, “lembaga penyiaran harus menyajikan informasi dalam program faktual dengan senantiasa mengindahkan prinsip akurasi, keadilan, dan ketidakberpihakan (imparsialitas)”.

Oleh pasal 11 ditandaskan bahwa “lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak adil”.

Sementara di Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers pasal 1 menyebut, “wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”.

Saking pentingnya prinsip ini, Dewan Pers menempatkannya di pasal 1, melebihi pasal lain. Dan tidak ada satu pun pasal dalam kedua aturan itu yang membolehkan hal tersebut dilanggar dengan pengecualian untuk kepentingan pemerintah atau tentara. Pengecualian hanya untuk kepentingan publik.

Seperti halnya profesi dokter yang menolong siapa pun yang terluka akibat perang, jurnalis tidak terikat dengan klaim-klaim politik siapa pun, baik formal kenegaraan maupun informal pinggir jalan.

Pemberitaan yang berimbang tentu tidak berarti harus memberikan porsi durasi yang sama, melainkan bagaimana semua perspektif telah diwakili. Namun durasi 20 menit hanya untuk satu versi, jelas mengindikasikan ketidakberimbangan yang telanjang.

Bila presiden merasa selama ini dirinya dimarjinalkan dalam pemberitaan seputar kisruh DPT dan tudingan kecurangan pemilu, maka ada 1001 cara untuk merespon hal tersebut, dan tidak perlu dengan gaya Orde Baru yang mendikte ruang-ruang redaksi televisi untuk menayangkan versinya sendiri

Kita perlu menanti apakah Dewan Pers atau Komisi Penyiaran Indonesia cukup bertaring untuk mempersoalkan dan menjatuhkan sanksi kepada stasiun-stasiun televisi dalam kasus ini. Dan tidak hanya tegas dalam kasus Thukul Arwana dengan Empat Matanya atau almarhum Lativi dengan program Smack Down-nya.

About the author:
Dandhy Dwi Laksono adalah seorang freelance journalist. Pernah bekerja di berbagai media, baik cetak maupun eletronik. Ia pernah menjadi produser berita di radio dan juga stasiun TV swasta.

Demo Menggila, SBY Masa Bodoh

Dari MediaKonsumen:

BBM sudah dinaikkan pada 24 Mei 2008 oleh pemerintahan SBY. Apa
boleh buat. Meski “ocehan” pemerintah tentang menyelamatkan APBN
cukup membingungkan, namun rakyat terpaksa menerimanya. Namun
sayang, apa yang ditunggu rakyat dari Pemerintah SBY tak kunjung
muncul. Apa yang ditunggu rakyat?

Sejak beberapa hari terakhir ini di beberapa stasiun TV (mungkin
semua?) menayangkan sebuah program komunikasi yang dibuat oleh “Save
Our Nation” mengenai “mengapa harga BBM dinaikan”. Kampanye itu
dibuka dengan munculnya Sri Mulyani, sang menteri keuangan negeri
ini. Untuk kapasitasnya sebagai seorang akademisi dan menteri dari
sebuah negeri morat-marit, sungguh Sri Mulyani ini amat
mengecewakan, karena mau menjadi bagian dari sebuah program
komunikasi dari pemerintah SBY yang terlambat dan nampak ragu-ragu
arahnya, sehingga hasilnya hanya menambah luka rakyat. Mengapa
begitu?

Sri Mulyani, Marie Pangestu, Andi Malarangeng, Aburizal Bakrie dalam
program komunikasi itu mengatakan hal-hal yang lebih tepat
digolongkan atau diklasifikasikan sebagai “curhat”. Bukan sebuah
wejangan seorang pemimpin kepada rakyatnya yang sedang gundah,
panik, bingung, putus harapan, dan merasa dianiaya. Rakyat tentu
berharap wejangan seorang pemimpin akan kira-kira seperti
ini: “Tunggu dalam waktu yang tidak lama lagi, kami akan segera
mengeluarkan pengumuman mengenai rincian program-program kami untuk
membantu rakyat agar rakyat bisa melalui dengan selamat kebijakan
pahit yang telah kami putuskan.” Tapi apa yang diberikan dalam
program komunikasi itu? Hanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang
menonjol, selebihnya hanya kalimat-kalimat normatif. Kosong. Tak ada
janji yang pasti untuk membantu rakyat.

Apakah negeri ini harus menaikkan harga BBM? Itu memang debatable.
Apakah kenaikan harga BBM menimbulkan dampak? Itu pasti. Namun
demikian, ternyata cuma BLT yang bisa dimuntahkan pemerintahan SBY
setelah 4 tahun diberi kesempatan mengelola negeri ini. Padahal
kenaikan harga BBM sudah diprediksi jauh-jauh hari sebelumnya,
sehingga seharusnya sudah ada strategi jitu untuk meredam gonjang-
ganjingnya dengan misalnya memberdayakan rakyat, bukan dengan hanya
BLT. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ini sudah muncul dampak
buruk dari BLT sebagaimana terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Ternyata meski kenaikkan BBM sudah diprediksi sebelumnya, ternyata
pemerintah SBY masih juga tidak siap dengan pelaksanaan BLT.

Sebenarnya program komunikasi ini adalah kesempatan bagus untuk
menunjukkan, bahwa pemerintah SBY sungguh-sungguh membela rakyat,
bukan cuma tunduk kepada kepentingan asing, menambah hutang dan
menjual ratusan trilyun rupiah harta kekayaan negeri ini serta tidak
mampu mengejar ratusan trilyunan rupiah yang dibawa kabur
konglomerat hitam.

Sri Mulyani dan yang lain-lain di dalam program komunikasi itu,
meski bergelar Doctor sebagaimana orang-orang di sekitar SBY, memang
hanya seorang menteri keuangan yang mungkin hanya mampu memenuhi
selera ringan SBY dalam memasak resep pengelolaan negeri ini. Malah
kebijakan menaikkan BBM telah membuat menteri-menteri lainnya
menyeringai lebar karena seolah-olah mereka tidak ada hubungannya
dengan kenaikkan BBM ini. Lihat misalnya menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral yang membuat minyak Indonesia menguap entah kemana..
Juga menteri pekerjaan umum yang tidak pernah mampu menyediakan
infrastruktur jalan yang baik. Atau menteri perhubungan yang malah
menyuburkan pungli di jalan-jalan.

Mereka memang bukan ratu adil seperti yang ditulis oleh Joyoboyo
yang akan membawa rakyat keluar dari kubangan sepanjang puluhan
tahun berdirinya republik ini. Bahkan nampaknya semangat kebangkitan
nasional yang pertama kali diikrarkan 100 tahun lalu masih terus
hanya menjadi omong-kosong belaka, meski republik telah dibangun di
negeri ini, meski Soeharto telah digulingkan, meski reformasi telah
digelar, meski 2 kali pemilu yang katanya “demokratis” telah
dilemparkan ke rakyat.

Rakyat menunggu janji yang lebih dari sekedar BLT, misalnya
menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bukan hanya sekedar
mengundang investor dari luarnegeri untuk membangun pabrik. Tapi
juga menciptakan jenis-jenis pekerjaan baru atau peluang-peluang
usaha baru. Rakyat sendiri sudah sejak lama menciptakan peluang-
peluangnya sendiri, misalnya dengan menjadi pengusaha kaki lima.
Sayang upaya mandiri mereka ini dianggap sebagai pekerjaan kriminal.
Mereka dikejar, diburu, ditumpas sebagaimana musuh berbahaya bagi
negara. Jika mereka tidak boleh menjadi pengusaha kaki lima, tetapi
mengapa mereka tidak pernah diberi solusi untuk mendapat kesempatan
berusaha atau berpenghasilan?

Sekali lagi program komunikasi ini terlambat. Seharusnya itu dibuat
sejak gonjang-ganjing kenaikan BBM pertama kali dilemparkan beberapa
minggu lalu. Kini demo-demo anti kenaikan BBM sudah menjadi
menggila, amat emosional, kehilangan akal sehat dan menyedihkan di
mana-mana. Para aparat keamanan
yang juga terkena dampak dari kenaikan BBM ini harus dijadikan garda
rapuh yang menyedihkan oleh pemerintahan SBY. Padahal para aparat
keamanan ini juga memiliki anak, adik, keponakan, saudara, tetangga,
teman yang menjadi mahasiswa pendemo. Sungguh sebuah situasi
kebangsaan yang sebenarnya amat memilukan kita sebagai bangsa yang
terus-menerus harus berkubang (bukan menggeliat bangun atau bangkit)
di dalam soal-soal yang sialnya bukan soal-soal yang digdaya atau
soal-soal yang bermartabat, seperti bagaimana ikut menyelamatkan
planet Bumi ini bagi anak cucu di masa depan. Bukan soal-soal
menciptakan perdamaian. Bukan soal-soal membantu korban bencana.
Bukan juga soal-soal bagaimana menciptakan hidup yang lebih mulia
dengan teknologi, misalnya. Semua persoalan bau ketek ini sekali
lagi (atau lagi-lagi) dilemparkan oleh pemenang pemilu yang
diselenggarakan dengan biaya mahal dari keringat dan darah rakyat.

Bangsa ini atau negeri ini menjadi rusak bukan karena bangsa ini
bangsa yang disebut indon sebagaimana disebut beberapa orang
Malaysia untuk merendahkan kita. Juga bukan karena kita memang
bangsa kere atau bangsa budak, tetapi karena kita secara sial telah
memilih manusia-manusia tempe (karena kedelainya diimport dari Cina
atau Amerika). Kita telah memilih para pemimpin amoral karena mereka
tidak mau bekerja keras sampai titik darah penghabisan untuk
mengelola negeri ini.

Jojo Rahardjo

%d blogger menyukai ini: