Ada Apa Dengan Universitas Indonesia? #saveUI


https://supermilan.wordpress.com

Penulis : Riri Satria (Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer UI / Iluni Fasilkom-UI)

Tadi pagi sampai siang (12 September 2011) saya mengikuti acara press release mengenai gerakan moral pembenahan tata kelola kampus Universitas Indonesia (UI) berlokasi di aula Fakultas Ilmu Komputer – Universitas Indonesia (Fasilkom-UI).

Saya mendapatkan informasi mengenai acara ini melalui pengurus pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) yang menyebarkan sms undangan terbuka sehari sebelumnya, untuk hadir pada acara tersebut. Informasi yang saya peroleh, beberapa Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas di UI juga berencana hadir, maka saya merasa saya perlu hadir juga, karena status saya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komputer UI (Iluni Fasilkom-UI).

Suasana Konferensi Pers #ForUI
Suasana Konferensi Pers #ForUI

Saya mengikuti acara tersebut dari awal sampai akhir, dimulai jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Para peserta yang hadir di dalam aula Fasilkom-UI sangat beragam, mulai dari beberapa Dekan Fakultas di lingkungan UI, para dosen dan guru besar, para mahasiswa, beberapa pengurus ikatan alumni, serta tentu saja para wartawan dari berbagai media (namanya juga press release).

Acara dipandu oleh 3 (tiga) orang, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, kemudian juga Effendi Gozali dan Ade Armando, keduanya adalah dosen pada FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) UI.

Berikut adalah ringkasan yang saya buat mengenai apa-apa yang dibahas atau disampaikan pada acara tersebut :

1. Sesungguhnya isu mengenai pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Saudi Arabia bukanlah isu utama yang saat ini menjadi fokus perhatian civitas akademia UI. Pemberian gelar tersebut hanyalah salah satu puncak gunung es tentang apa yang terjadi di Kampus UI saat ini, yaitu buruknya tata kelola (governance) organisasi kampus UI.

Civitas akademia UI menyadari bahwa gelar yang sudah diberikan tersebut tidak bisa dicabut kembali, dan untuk itu, civita akademia UI tidak akan mempersoalkan lagi dan menganggap hal tersebut sudah tidak masalah lagi. Walaupun demikian, ini akan menjadi pelajaran yang berharga untuk kampus UI, terutama dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa ke depan.

2. Acara yang dilangsungkan tadi siang itu sebenarnya adalah acara yang digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang kebetulan mengambil tempat di kampus Fasilkom-UI, dan panitia pelaksana adalah BEM Fasilkom-UI. Jadi ini adalah acara kemahasiswaan, di mana di dalam kehidupan kampus, mahasiswa punya hak untuk mengadakan acara tersendiri dan tidak harus sejalan dengan pimpinan fakultas atau pimpinan universitas, selama dilakukan dengan baik dan tidak destruktif.

Ini berarti, BEM-UI memberi panggung kepada pihak yang melakukan gerakan moral untuk pembenahan tata kelola organisasi UI untuk menyampaikan fakta-fakta guna keperluan press-release.

3. Gerakan moral ini secara tegas tidak memiliki keinginan untuk melakukan kudeta atau penggulingan (impeachment) terhadap Rektor UI saat ini, yaitu Prof. Gumilar Rusliwa Somantri. Gerakan ini menginginkan adanya suatu perbaikan yang lebih fundamental dan holistik, yaitu pembenahan tata kelola organisasi UI yang saat ini dalam masa peralihan dari status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi perguruan tinggi umum yang dikelola oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Para civitas akademia UI merasa ini persoalan mendasar yang dihadapi oleh UI saat ini, dan berbagai persoalan yang muncul di permukaan seperti pemberian gelar Doktor Honoris Causa, masalah SPP mahasiswa, masalah dana penelitian, dan sebagainya, hanyalah hal-hal yang sifatnya akibat dari persoalan fundamental ini. Dengan demikian, pembenahan tata kelola organisasi UI adalah agenda yang sangat mendesak.

Lanjutkan membaca “Ada Apa Dengan Universitas Indonesia? #saveUI”

Iklan

Ketika Malaysia Sudah Mulai Berlari…

Malay

Sumber : CDC
MENJELANG Pilihan Raya di Malaysia, Maret lalu, bidang pendidikan termasuk satu di antara se

deret isu yang diusung para politisi dari Barisan Nasional dalam kampanye mereka. Tak tanggung-tanggung. Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi-Perdana Menteri Malaysia yang juga pemimpin tertinggi UMNO sebagai motor penggerak Barisan Nasional-pun ikut bicara soal pendidikan.

DALAM kesempatan berkampanye di kawasan Permatang Pauh, misalnya, Badawi mengingatkan kembali pentingnya peningkatan dan kemudahan mengakses pendidikan yang bermutu hingga ke kawasan luar bandar (baca: di daerah-daerah!). Sebagai kumpulan partai politik yang berkuasa sejak beberapa dekade terakhir, Barisan Nasional sadar betul, pendidikan memainkan peran utama dalam menentukan arus pembangunan negerinya. Kesadaran semacam itu bukan sekadar jargon, tetapi sejak beberapa tahun lampau telah diwujudkan antara lain lewat penyediaan dana pendidikan yang cukup signifikan sehingga pamor dunia pendidikan Malaysia kini sudah mulai diperhitungkan di tingkat Asia. Malaysia yang pada tahun 1970-an masih “belajar” dan mendatangkan banyak guru dari Indonesia kini sudah melesat meninggalkan “sang guru” yang justru masih asyik bermimpi tentang kejayaan masa silamnya.

Ketika Indonesia masih berkutat pada upaya pemerataan pendidikan lewat pembangunan SD-SD Inpres, Malaysia sudah berbicara pada tataran peningkatan kualitas pendidikan. Ketika Indonesia masih disibukkan perdebatan soal “ganti menteri ganti kurikulum”, Malaysia sudah menggagas apa yang mereka sebut pendemokrasian pendidikan. Lalu, ketika tokoh dan birokrat pendidikan di Indonesia sibuk berdebat tentang apa dan bagaimana sesungguhnya sistem pendidikan nasional-belakangan tentang wacana seputar pendanaan pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD-Malaysia sudah bicara tentang bagaimana strategi mewujudkan suatu sistem pendidikan bertaraf internasional.

Dan itu tidak main-main. Keinginan untuk go international langsung dituangkan dalam rumusan misi utama Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbunyi, “Mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia bagi merealisasikan potensi sepenuhnya setiap individu, di samping memenuhi aspirasi masyarakat Malaysia.”

Pada saat bersamaan, untuk memupuk semangat kebersamaan dan perpaduan kaum di antara anak negeri, lembaga pendidikan dirancang sebagai tiang penyangga utama. Melalui konsep yang dinamakan “Sekolah Wawasan” dengan tradisi mendidik lewat pendekatan “meluntur buluh biarlah dari rebungnya”, konflik perkauman yang cenderung berlarut-larut di banyak negara diharapkan tidak merembes ke wilayah negeri ini. Proyek perintisan “Sekolah Wawasan” ini dimulai sejak tahun 2001, sebagai kelanjutan “Program Integrasi Sekolah” yang coba diperkenalkan tahun 1986, dengan memberi peluang anak-anak dari berbagai etnis dan golongan bercampur-gaul satu sama lain melalui berbagai aktivitas dan program di luar ruang belajar. Untuk mewujudkan proyek tersebut, pada tahap awal, Pemerintah Kerajaan Malaysia menyediakan anggaran 46,2 juta RM (ringgit Malaysia; 1 RM = Rp 2.650). Pada tahun kedua, anggaran itu dinaikkan hampir dua kali lipat menjadi 76,7 juta RM.
Di atas segala-galanya, seperti pernah dikemukakan mantan Menteri Pendidikan Malaysia YB Tan Sri Dato’ Musa bin Mohamad, “Semua itu tidak akan membawa arti apa-apa sekiranya dalam kegairahan memperluas peluang pendidikan itu kita tidak memberi tekanan setimpal pada mutu pendidikan.” Di sini, kata kuncinya adalah mutu!

BOLEH jadi akan muncul pertanyaan menggelitik: Mengapa Malaysia yang pada era 1970-an masih “berguru” kepada Indonesia dalam hal pendidikan justru kini lebih maju, yang antara lain tampak pada peringkat indeks pembangunan manusia (human development index/HDI) Malaysia yang sudah melampaui Indonesia?

Tilai Balla Udan, Penolong Kanan Khal Ehwal Murid (di Indonesia setingkat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan) SMK St Thomas, Kuching, Sarawak, dengan rendah hati mengatakan, hal itu mungkin karena perhatian pihak kerajaan pada dunia pendidikan di negerinya amat besar. Ia lalu menunjuk contoh kasus lembaga pendidikan St Thomas.

Semula, St Thomas yang didirikan tahun 1848 adalah sekolah misi milik Gereja Katolik. Namun, sejak satu dekade terakhir sekolah terbaik di Negara Bagian Sarawak ini disokong sepenuhnya oleh pihak kerajaan dalam hal pembiayaan.
“Semua kebutuhan sekolah dibiayai kerajaan. Semua guru yang ada di sini juga guru yang disediakan kerajaan, termasuk saya,” ujar Tilai dalam satu kesempatan berbincang dengan Kompas beberapa waktu lalu.

SMK St Thomas memang cukup unik bagi orang Indonesia. Meski lembaga ini bagian dari sekolah misi, para guru-kebanyakan wanita-yang mengajar di sini tidak sedikit berasal dari keluarga Muslim. Wanita-wanita berjilbab berjalan hilir- mudik di lorong-lorong sekolah telah menjadi pemandangan biasa. Ruang shalat bagi siswa Muslim pun tersedia.
“Di sini, agama tidak merintangi aktiviti persekolahan,” kata Tilai.

Di sekolah ini, disiplin menjadi semacam “panglima”. Untuk itu, ada buku panduan khusus, yang oleh Tilai disebutnya sebagai tools management. Di dalam buku panduan yang juga disebarkan kepada para orangtua murid itu diatur hingga amat detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Aturan itu berlaku untuk semua. Tak ada pengecualian, bahkan terhadap anak pejabat sekalipun. Dua kali terlambat, misalnya, akan mendapat teguran amat keras hingga di- rotan (dipukul pantatnya dengan rotan). Kendati demikian, si anak tetap diwajibkan mengikuti kegiatan belajar, yakni dengan cara menyimak dan atau mencatat interaksi guru dan murid dari balik jendela di luar ruang kelas

Tiap kesalahan, masuk dalam daftar catatan. Selepas menerima hukuman, si anak diwajibkan menghadap guru konseling untuk mendapat bimbingan dan penyuluhan. Bila si anak melakukan kesalahan yang masuk kategori berat, seperti menyontek, merokok, atau berkelahi, ancamannya diskors hingga dikeluarkan dari sekolah. Aturan-aturan itu tidak sekadar di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan.

Tidak seperti di Indonesia, di sini jarang sekali terdengar aksi protes guru-guru yang berstatus pegawai kerajaan menyangkut aspek kesejahteraan. Ini bisa dipahami. Dengan gaji 2.000 RM (1 RM = Rp 2.650) per bulan bagi guru yang baru diangkat, yang biasanya masih berstatus lajang, tentu mereka tak terlalu dipusingkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi guru senior seperti Tilai Balla Udan. Di luar jabatan strukturalnya sebagai wakil kepala sekolah, guru-guru berpengalaman seperti Tilai digaji kerajaan sekitar 9.000 RM alias sekitar Rp 23 juta.

Di luar pendapatan rutin bulanan itu, pihak kerajaan masih memberi sokongan dan berbagai kemudahan bagi guru untuk menaikkan status sosial mereka. Pinjaman pembelian rumah dan kendaraan (baca: mobil), tentu saja dengan bunga yang amat rendah, bisa diperoleh guru setelah mengabdikan diri dalam rentang waktu tertentu kepada kerajaan. Penghargaan masyarakat kepada guru (warga setempat menyebutnya cekgu) juga cukup tinggi sehingga status sosial guru dalam kehidupan sehari-hari mendapat tempat terhormat.

Iklim yang demikian tentu amat mendukung lahirnya guru-guru yang profesional. Tanpa harus digembar-gemborkan pejabat yang berwenang, sebagaimana sering terdengar di negeri ini, profesionalitas di kalangan guru datang dengan sendirinya setelah kebutuhan dan penghargaan terhadap mereka diberikan pihak kerajaan dan stakeholders pendidikan. Di Kota Kuching sebagai pusat pemerintahan Negara Bagian Sarawak, misalnya, tak terdengar berita ada guru yang telah digaji kerajaan, mengajar di lebih dari satu sekolah. Dengan begitu, perhatian mereka pada tugas dan tanggung jawab sebagai guru menjadi lebih terfokus. Lebih dari itu, kesempatan mereka untuk bisa mengembangkan diri agar memiliki tampilan dan sosok sebagai pendidik sejati terbuka lebar.

“Setiap ada perkembangan baru, taruhlah seperti ada kurikulum baru, guru-guru di sini diantar berkursus. Seluruh biaya untuk aktiviti itu ditanggung kerajaan,” kata Tilai.
Ujung dari semua itu bisa dipahami bila kualitas pendidikan di negeri ini terus merangkak naik. Seiring dengan itu, kualitas sumber daya manusia di kalangan anak-anak negeri pun dengan sendirinya ikut terdongkrak, yang kemudian berimplikasi pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat umumnya. Pergerakan itu tercermin dari peringkat HDI

Malaysia yang kini masuk dalam deretan negara-negara berkembang paling progresif, meninggalkan Indonesia!
“KALAU ada yang mengatakan Malaysia bertambah maju, termasuk di bidang pendidikan, saya kira itu berkat jasa para pendahulu negeri ini. Merekalah yang menanamkan fondasi dasarnya setelah pulang belajar dari luar negeri,” kata Margare Tonek, mantan reporter media cetak di Kuching, yang kini melibatkan diri dalam pendidikan di Inti College Sarawak.

Pada era 1960-an hingga 1970-an, Pemerintah Malaysia banyak mengirim pelajar-pelajarnya ke lembaga pendidikan bergengsi di luar negeri, seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Umumnya, sepulang dari belajar di luar negeri, mereka inilah yang kemudian menjadi pimpinan di banyak lembaga pemerintahan di negeri ini. Disokong mereka yang menamatkan pendidikan di dalam negeri, termasuk mantan Perdana Menteri Dr Mahatir Mohammad yang menyelesaikan pendidikan di Singapura, bidang pendidikan menjadi perhatian.

Pada saat bersamaan, pada tahun 1970-an itu berdatangan para sukarelawan dari Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Amerika Serikat ke kawasan Semenanjung Malaya serta Sabah dan Sarawak. Mereka bergerak di berbagai bidang kehidupan, termasuk di ikut terlibat dalam bidang pendidikan. Secara tidak langsung, kata Margare Tonek, kehadiran para sukarelawan dari luar negeri ini ikut meningkatkan taraf pendidikan Malaysia.

“Bahkan, beberapa di antara para sukarelawan itu ada yang akhirnya tetap tinggal di Malaysia,” ujar Tonek. Ia tidak menyinggung keberadaan tenaga pengajar dari Indonesia. Namun, sudah diketahui luas, di era 1970-an itu cukup banyak guru-guru dari Indonesia diminta Pemerintah Kerajaan Malaysia untuk mengajar di negeri jiran itu.

Kini, setelah hampir 30 tahun berlalu, Malaysia berhasil menuai buah dari usaha yang mereka tanam. Tantangan pendidikan yang mereka hadapi tidak lagi menyangkut hal-hal mendasar, seperti ambruknya gedung-gedung sekolah dan tingkat kesejahteraan guru, tetapi pada berbagai input lain dari pendidikan sebagai sebuah proses. Taruhlah seperti upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengajar yang tidak boleh berhenti pada satu titik. Sebaliknya, kemampuan-kemampuan itu tetap dan selalu harus terus diasah, seiring dengan kemajuan pesat yang berkembang di luar ruang kelas.

Berkat konsistensi antara keinginan dan sikap Pemerintah Kerajaan Malaysia akan pentingnya dunia pendidikan bagi kemajuan bangsa, seperti telah mereka buktikan antara lain lewat penyediaan anggaran yang cukup signifikan (hingga 23 persen dari total anggaran negara) untuk bidang ini, institusi pendidikan di negeri ini telah menjadi pusat tolehan bagi berbagai kepentingan. Banyak orang percaya, keberhasilan Malaysia bangkit begitu cepat dari keterpurukan akibat pengaruh ekonomi global beberapa tahun lalu, salah satunya berkat andil besar dunia pendidikan yang mampu menghasilkan manusia-manusia berkualitas dan mandiri.

Maukah kita belajar dari pengalaman mereka? (ken)

Mengintip Dunia Perguruan Tinggi di AS

CDC

Kontributor: A Supratiknya (08.06.2004 00:00)

DENGAN penduduk sekitar 280 juta dan memiliki 4.000-an perguruan tinggi, Amerika Serikat kiranya tergolong negara dengan jumlah PT terbanyak di dunia. Bahkan tidak hanya unggul dalam jumlah, sebab konon dua pertiga hingga tiga perempat universitas riset terbaik di dunia ada di sana.

Tentu ada lembaga amatiran yang suka menjajakan gelar dan ijazah, tetapi kiranya banyak perguruan tinggi (PT) di Amerika Serikat (AS) yang mampu menarik minat calon mahasiswa tidak hanya dari dalam negeri sendiri, tetapi juga dari berbagai negara lain karena menawarkan pendidikan bermutu. Animo calon mahasiswa asing, khususnya dari negara-negara yang dikenai aturan keimigrasian lebih ketat sejak merebaknya isu terorisme, memang sempat merosot. Namun, kualitas pendidikan di kampus-kampus di AS umumnya tetap terjaga. Apa saja yang menarik untuk diintip tentang dunia PT di AS?

Gambaran umum

Di AS, tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara, termasuk pendidikan tinggi, ada di pundak pemerintah negara bagian. Maka, hampir semua PT negeri maupun swasta mendapatkan otorisasi dan dukungan pendanaan dari pemerintah negara bagian dan pusat (federal), tentu dalam jumlah dan bentuk yang berlainan.

Pemerintah negara bagian lazimnya bertanggung jawab penuh menyelenggarakan community colleges, yaitu jenis PT bagi warga komunitas setempat yang menawarkan program pendidikan dua tahunan, baik yang bersifat teknis-vokasional sebagai persiapan memasuki dunia kerja maupun yang bersifat akademik sebagai persiapan melanjutkan studi ke colleges atau universitas.

Dari 4.000-an PT di AS, sekitar 1.000 di antaranya merupakan community colleges dengan biaya kuliah yang murah. Pihak swasta lazimnya ambil bagian dalam penyelenggaraan colleges dan universities, jenis-jenis PT setara universitas dan institut kita dengan biaya kuliah (uang kuliah, uang asrama, dan makan) relatif miring untuk PTN (kurang dari 8.000 dollar AS per tahun) dan cukup mahal untuk PTS (bisa lebih dari 20.000 dollar AS per tahun).

Kendati ada kesadaran, kuliah di PT merupakan privilese atau hak istimewa bagi mereka yang dipandang memenuhi syarat, kenyataannya dalam penerimaan mahasiswa baru ada PT yang menerapkan sistem “pintu terbuka” alias menerima setiap pendaftar tanpa memerhatikan hasil tes masuk maupun prestasi belajar sebelumnya, tetapi ada pula yang menerapkan sistem seleksi ketat. Sesudah diterima, mahasiswa harus pandai memanfaatkan aneka layanan bimbingan yang disediakan, sekaligus harus cukup matang dalam membuat aneka keputusan menyangkut rencana studi yang akan dijalani. Sistem perkuliahan lazimnya memberi kelenturan untuk ganti minat atau pindah jalur, mendorong untuk tidak putus kuliah, memungkinkan untuk berhenti sementara, dan diarahkan demi tumbuhnya kesadaran sekaligus kebiasaan untuk belajar berkelanjutan sepanjang hayat.

Beban studi pada tingkat undergraduate (setara program S1) meliputi minimal tiga komponen, masing-masing dengan jumlah kredit yang kurang lebih bisa sama: (1) general education atau sering disebut general university requirement (GUR), mirip mata kuliah umum kita namun jauh lebih luas; (2) major, yaitu bidang studi yang menjadi minat utama atau setara dengan program studi kita; dan (3) electives atau minor, yaitu sejumlah mata kuliah yang bisa dipilih secara bebas dan tidak harus berkaitan dengan major guna memenuhi total kredit yang disyaratkan untuk menyelesaikan program dan meraih gelar bachelor. Mahasiswa biasanya menyatakan (declare) major pilihannya sebelum tahun ketiga dan bisa memilih lebih dari satu.

Kebanyakan PT menerapkan sistem semester seperti yang kita kenal dan menawarkan semester pendek pada musim panas. Namun, ada juga yang menerapkan sistem trimester atau quarter. Sistem trimester meliputi tiga satuan masa studi yang sama panjang (termasuk musim panas) dalam satu tahun akademik, masing-masing setara dengan satu semester.

Sistem quarter meliputi empat satuan masa studi per tahun akademik, masing-masing berlangsung selama 12 minggu. Setiap satuan kredit-kuarter setara dengan dua pertiga kredit semester. Maka, total beban studi program undergraduate yang diselenggarakan dengan sistem semester atau trimester biasanya berkisar 120 satuan kredit semester/trimester, sedang yang diselenggarakan dengan sistem kuarter berkisar 180 satuan kredit kuarter.

Terlepas dari keanekaragaman yang menjadi ciri pendidikan tinggi di AS, kualitas akademik PTN maupun PTS di sana umumnya terjamin, sebab masing-masing memiliki komitmen pada misi umum yang berlaku. Mengambil inspirasi dari kurikulum pendidikan humaniora PT abad pertengahan di Eropa, misi pendidikan tinggi dirumuskan sebagai quadrivium (empat jalan) baru, meliputi: budaya akademik, efisiensi sosial, pertumbuhan pribadi, dan kompetensi vokasional, serta trivium (tiga jalan) baru meliputi kebebasan, kesetaraan, dan keadilan (Sjogren, 1986).

Universitas riset dan universitas pembelajaran

Fenomena menarik dalam dunia PT di AS adalah kehadiran universitas riset, tepatnya large multiproduct research universities. Sebenarnya sudah menjadi tugas PT untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tetapi, ada beberapa ciri yang bisa disimpulkan dari universitas riset negeri maupun swasta. Pertama, sifat multiproduknya yang utama adalah menyelenggarakan pendidikan undergraduate dalam aneka bidang studi, baik humaniora maupun terapan, menawarkan pendidikan graduate (master) untuk berbagai bidang profesi, memproduksi pengetahuan baru di aneka bidang ilmu, termasuk menciptakan disiplin ilmu baru lewat riset-riset dengan dana yang digalang lewat kerja sama dengan pemerintah dan swasta maupun dari anggaran PT sendiri, serta memproduksi peneliti-peneliti baru lewat pendidikan doktor. Ciri kedua, semua kegiatan itu diselenggarakan dalam skala besar. Contoh, pada tahun akademik 1997-1998 ada 5.300 mahasiswa graduate di Universitas Cornell, 2.700 di antaranya mahasiswa program doktor jalur riset (Ehrenberg, 2002). Ketiga, kegiatan riset berskala besar tentu menghasilkan revenue yang memberi kontribusi signifikan bagi pemasukan PT.

Pemasukan PT di AS umumnya berasal dari minimal lima sumber: (1) uang kuliah (course fee, kiranya tidak dikenal DPP, uang gedung, atau sejenisnya); (2) pendapatan dari bunga dana abadi (endowment income); (3) sumbangan pada tahun berjalan, khususnya dari alumni; (4) aneka program, terutama riset yang didanai pihak luar; (5) subsidi pemerintah; dan (6) pendapatan dari aneka jenis layanan yang diselenggarakan PT seperti asrama (housing), jasa boga (dining), toko kampus, dan lain-lain (parkir dan sebagainya). Pada tahun akademik 1997-1998, sumber ke-1, 2, 3, 4, dan 6 di atas masing-masing memberi kontribusi sebesar 33 persen, tujuh persen, tujuh persen, 21 persen, dan 10 persen dari total pemasukan Universitas Cornell. Pada kasus PTS seperti Cornell meski uang kuliah sudah cukup tinggi dan kontribusinya bagi pemasukan universitas pun cukup signifikan, sebenarnya baru menutup sekitar 60 persen total biaya pendidikan per mahasiswa. Sisanya harus disubsidi sumber dana yang berasal dari PT sendiri maupun dari pihak luar, termasuk pemerintah.

Ciri keempat, sifatnya yang selektif, yaitu mampu menarik pendaftar dalam jumlah berlipat-lipat kali dari yang bisa diterima per tahun. Maka, bisa memilih calon mahasiswa yang berkualitas. Mengapa semua itu bisa terjadi? Salah satu faktor adalah kehadiran para ilmuwan pemenang hadiah Nobel sebagai dosen di universitas riset. Dalam upaya menarik calon mahasiswa, semua dosen pemenang Nobel di Universitas Cornell selalu ditugasi mengampu aneka mata kuliah pengantar bagi mahasiswa baru undergraduate (Ehrenberg, 2002)! Apakah berarti universitas riset (dan PT umumnya di AS) melulu mengedepankan keilmuan? Ternyata tidak. Universitas riset di pantai timur AS yang tergabung dalam Ivy League (Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton, dan Yale) selain unggul secara akademik ternyata mahasiswanya juga jago di berbagai cabang olahraga yang sangat populer, termasuk wrestling.

Universitas yang tidak menyelenggarakan program doktor ada yang mencitrakan diri sebagai teaching university alias universitas pembelajaran. Mereka berkonsentrasi menyelenggarakan pendidikan undergraduate dan mungkin sejumlah program graduate tingkat master.

Meski giat dalam riset dan memiliki dosen-dosen peneliti tangguh, namun jelas bukan merupakan pusat produksi pengetahuan dan peneliti baru kelas dunia seperti universitas riset. Pendanaan yang diupayakan sendiri pun lebih mengandalkan pemasukan dari uang kuliah.

Menyangkut uang kuliah ada dua kecenderungan. Pertama, terus meningkatnya uang kuliah (tuition and fees) pada mayoritas PT di AS melebihi tingkat inflasi dari tahun ke tahun. Penyebab utamanya, upaya tiap PT untuk terus mendongkrak mutu tridarma dan pelayanan kepada mahasiswa serta membengkaknya dana penelitian yang harus disediakan sendiri, termasuk di kalangan universitas riset (Ehrenberg, 2004).
Kedua, merebaknya gejala swirling di kalangan mahasiswa, yaitu pindah-pindah kuliah di lebih dari satu kampus dalam rangka menyelesaikan satu program studi demi mengejar suasana kuliah yang lebih kondusif, uang SKS yang lebih murah, dosen yang lebih menantang, dan sebagainya (Bailey, 2003). Ini tentu bisa menggoncangkan anggaran pendapatan, khususnya bagi PT yang ditinggalkan. Akankah aneka gejala itu merambah dunia pendidikan tinggi kita?

A Supratiknya Dosen Universitas Sanata Dharma, Pernah Berkunjung ke Western Washington University dan Florida Institute of Technology dalam Rangka Program Fulbright

sumber: kompas.co.id