Ketika Pilpres Membuka Borok Dan Topeng Rakyat Indonesia

Wiedz : Artikel menarik dari Kaskus. Seperti kata cak Lontong, MIKIR!!

cak lontong mikir

Jual Tas Bayi HDY Baby Diaper Bag @ www (dot) TasBayi.JawaraShop.com

Sudah lama saya tidak menulis artikel dengan judul ‘menarik’ seperti ini. Saya pun sebenarnya bisa saja membuat tulisan ini lebih retoris, dengan bahasa-bahasa tinggi yang menggelitik intelektual, tetapi saya memilih untuk membuatnya sesederhana mungkin. Karena yang ingin saya sentuh adalah hati, bukan intelektualitas.

Rakyat Indonesia memasuki era paling baru dalam kehidupannya akhir-akhir ini. Kebebasan berbicara, terutama di social media, telah membawa rakyat indonesia ke sebuah tata nilai kehidupan yang sama sekali berbeda.

Jaman ini adalah jaman ketika semua orang berhak berkata, mengkritik, mengutarakan pendapat, berpolemik, dan hujat menghujat. Mau tidak mau, kita tidak bisa memungkiri hal ini. Fenomena Pilpres yang akhir-akhir ini sedang ramai pun membuka topeng kita semua.

Kita adalah saksi sejarah betapa fenomena Pilpres telah memperlihatkan sifat kita yang sebenarnya. Masing-masing orang dengan lantang mengatakan siapa Capres yang didukungnya melalui Social Media. Lalu dengan lantang pula menuliskan kehebatan-kehebatan Capres pilihannya. Dan lebih lantang lagi menguar kelemahan dan cacat Capres lawannya.

Rakyat Indonesia seolah-olah turut menjadi juru kampanye gratis bagi Capres pilihannya. Sungguh, peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam Pemilu di Indonesia. Tidak perduli kampanye gratis yang dilakukan para pengguna Socmed ini sesuai etika, aturan, dan norma. Yang pentiang jagoanku harus kelihatan hebat, dan lawan kelihatan busuk.

Sudah tidak ada lagi diskusi yang cerdas. Yang ada hanya ‘share’ link yang berisi berita-berita terbaik Capres andalannya, dan berita-berita terburuk lawan. Tidak diperhatikan lagi kebenaran berita, sumber, dan keabsahannya.

Selama berita itu membuat Calon kesayangan terlihat bagus, maka akan di share. Selama berita itu membuat Capres lawan terlihat buruk dan inkompeten, maka berita-berita ini akan di share dengan penuh suka cita.

Baca lebih lanjut

Tips Cerdas Pilih Pemimpin

Dewasa ini, seiring ramainya pemberitaan soal pemilu dan pilkada, bermunculan beragam opini mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Karena tugasnya yang cukup berat untuk melayani masyarakat, pemimpin yang baik haruslah memiliki kelebihan dalam berbagai hal dibanding masyarakat biasa.

Berikut beberapa point yang dapat dijadikan acuan dalam memilih pemimpin.

1. AGAMA

a. Seiman

Untuk sebagian orang, masalah agama memang hal yang sensitif. Jadi hal ini harus diperhatikan juga. Walaupun tentu tidak hanya faktor ini saja yang wajib dipertimbangkan.

b. Aplikasi Agama Dalam Hidup Keseharian

Sebagai seorang pemimpin, tidaklah cukup dengan hanya melihat status agama di KTP nya saja. Karena saat ini banyak orang yang mengaku beragama, tapi ternyata masih korupsi juga.

Ngakunya ahli agama, tapi tingkah laku nya tidak mencerminkan yang selayaknya. Perkataannya sering menyakitkan orang lain. Saat bercanda malah jadi menyinggung perasaan.

c. Tawakal

Menurut wikipedia, tawakal berarti berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Tugas manusia hanyalah sebatas berusaha. Hasilnya tergantung nasib yang sudah ditakdirkan.

Jika menang, pemimpin yang punya sifat tawakal akan bersyukur dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebailiknya, andai ternyata kalah, beliau akan legowo dan bersikap gentleman mengakui kekalahan dari calon yang menang.

d. Amanah

Bicara amanah tentu tidak hanya sebatas menunaikan masa jabatannya saja. Tapi yang jauh lebih penting, juga amanah dalam melaksanakan pemerintahan demi kepentingan rakyat.

Buat apa menjabat sampai selesai masa jabatan, tapi alih-alih demi pembangunan, uang negara malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kolega nya saja. Alhasil kinerjanya jeblok, prestasi pun tak ada.

2. TINGKAH LAKU

a. Ramah

Pemimpin yang ramah pasti menjadi dambaan semua rakyatnya. Murah senyum setiap saat. Tapi kita juga harus bisa membedakan senyum yang tulus dengan senyum yang dibuat-buat.

Banyak pejabat yang selama kampanye menebar senyum dan bersikap ramah, tapi begitu sudah terpilih berubah 180 derajat menjadi makhluk yang bebal dan mengerikan.

Saat menjalankan tugas, seorang pemimpin tentu sering menemui berbagai masalah, kadang sampai menyulut emosi. Pemimpin yang baik haruslah dapat mengontrol emosi dirinya.

Tidak mudah marah-marah saat ada bawahan yang melakukan kesalahan. Begitu pula andai disudutkan oleh pihak-pihak yang kurang puas dengan kepemimpinannya.

b. Tidak Anti Kritik

Tidak ada manusia yang senang dikritik. Tapi sebagai seorang pemimpin, kritik yang datang harus dimanfaatkan sebagai momen perbaikan dan pengembangan diri. Mungkin masih ada kesalahan yang dibuat atau program kerja yang belum optimal.

Baca lebih lanjut

Mengapa Harus Penjara? Menilik Kasus Pembebasan Para Koruptor

Aulia-pohan-besan-sby-koruptorhttps://supermilan.wordpress.com

Baru-baru ini kita dihebohkan soal pembebasan beberapa pelaku korupsi yang telah menerima vonis berkekuatan hukum tetap melalui pemberian grasi dan remisi. Berkembang pula opini bahwa salah satu terpidana itu, Aulia Pohan, bukanlah murni terpidana, ia hanya turut serta dalam tindak pidana korupsi dan oleh karenanya tak pantas dianggap koruptor.

Saya anggap ini opini yang menyesatkan, dan sebelum saya beranjak ke pokok artikel ini, perlu ditegaskan bahwa setiap orang yang dinyatakan turut serta melakukan suatu tindak pidana dianggap sama dengan pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang yang turut serta dalam perbuatan korupsi, maka dia tidak berbeda dengan pelaku korupsi, alias seorang koruptor.

Saya sendiri tidak akan membahas segi teknis hukum dari pelaksanaan grasi dan remisi di atas. Sejauh yang saya ketahui, seluruh persiapan legal formal untuk melaksanakan grasi dan remisi sudah dipenuhi, sehingga pemberiannya bisa dilakukan tanpa cela dari segi hukum. Isu yang menjadi perhatian utama saya justru terletak pada jenis sanksi yang seharusnya digunakan lebih serius dalam memberantas korupsi.

Perampasan Harta Korupsi – Sanksi Yang Jarang Terdengar

Apa jenis sanksi tersebut? Perampasan harta terpidana korupsi oleh negara dimana si terpidana tidak dapat membuktikan bahwa asal usul harta tersebut bukan merupakan harta yang bersumber dari kegiatan korupsi. Aturan mengenai jenis sanksi ini diatur dalam Pasal 38 B Undang-Undang No. 20/2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan aturannya sendiri sudah sangat luas, mencakup semua harta dari terpidana korupsi yang tidak termasuk dalam dakwaan terhadapnya tapi diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian yang dianut untuk sanksi perampasan harta ini pun bersifat terbalik, artinya kewajiban pembuktian ada pada terdakwa. Tugas jaksa hanya tinggal memasukkan tuntutan perampasan harta dalam surat tuntutannya. Namun anehnya, saya jarang sekali mendengar pelaksanaan sanksi perampasan harta ini.

Baca lebih lanjut

‘Prestasi’ Rezim Neolib di Indonesia

Rezim Neolib https://supermilan.wordpress.com
Foto : politikana.com

1. Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun. Di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun. Dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2. Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000). Bunga dan cicilan pokok 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.

3. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadangan batubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean (CAFTA). Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-Out dan babak belur, dong…! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?

4. 40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kali lipat), Korea (20 kali lipat), China (1,5 kali lipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di Asia. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini?

5. Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.

6. Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura.

Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).

7. Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat : Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.

8. Dengan total anggaran belanja Rp 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%). Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di negeri orang…!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…?

Baca lebih lanjut

Debat Capres Cawapres – Senjata Makan Tuan?

Debat Calon Wakil Presiden RI, 23 Juni 2009

Malam ini, Selasa 23 Juni 2009, Komisi Pemilihan Umum kembali akan mengadakan Debat antar kandidat peserta Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2009. Setelah minggu lalu sudah diadakan Debat Antar Calon Presiden, malam ini giliran para Calon Wakil Presiden yang akan tampil untuk memaparkan visi dan misinya. Acara ini akan ditayangkan di beberapa stasiun televisi, baik berupa siaran langsung maupun siaran tunda.

Pada debat Capres minggu lalu, banyak pemirsa yang merasa kecewa karena jalannya acara debat dirasa kurang greget dan kurang menggigit. Jawaban dari para Capres masih sangat normatif, diskusi pun terasa kurang sengit. Bahkan beberapa kali para kandidat malah saling mendukung kandidat lainnya, bukannya malah ‘menyerang’ secara argumentatif.

Harus diakui, acara debat capres tersebut memang dirasa sedikit mengecewakan. Terutama bagi kita yang menginginkan adanya debat seru seperti pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dimana kedua kandidat, John McCain dan Barrack Obama saling berseteru mengungkapkan argumentasi nya masing-masing.

Acara debat capres cawapres meniru Amerika Serikat?

Tapi apa iya, debat Capres di negara kita harus seperti itu? Kalau dilihat dari para calon pemilih, tentu tipikal dan tingkat intelegensia rakyat Indonesia masih jauh berbeda dengan rakyat Amerika Serikat. Di negara Paman Sam tersebut, pemilihnya sudah cukup rasional. Tingkat pendidikan juga lumayan tinggi. Sehingga dalam memilih Presiden, lebih banyak pertimbangan rasio dengan melihat visi misi dan program kerja yang ditawarkan selama masa kampanye. Walaupun memang masih ada pertimbangan primordial yang mentradisi turun temurun, misal kalau ayahnya pengikut Partai Republik biasanya si anak juga ikut partai yang sama. Tapi dari 2 Pemilu terakhir saja sudah terlihat betapa Presiden yang terpilih memang yang menawarkan visi dan misi yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara.

Sewaktu pemilu 2004, George W. Bush terpilih mampu kembali sebagai presiden karena saat itu adalah masa mencekam bagi rakyat Amerika, seusai peristiwa terorisme 11 September 2001 yang menghancurkan gedung WTC di New York. Bush bertindak cepat, antara lain dengan mengejar tersangka terorisme, membekukan aset Al Qaeda sebagai organisasi yang dituding pelaku 911. Bahkan sampai menduduki Irak dan Afganistan mesi tanpa restu PBB dan ditentang oleh banyak negara. Alasan agresi tersebut, yaitu Saddam Hussein menyimpan bom kimia dan biologis yang sangat berbahaya dan mengancam keamanan dunia. Ternyata memang di kemudian hari terbukti bahwa itu hanya alasan semata dan bom kimia & biologis yang dituduhkan tidak pernah ditemukan. Akibat kelakuannya ini, George W. Bush dikecam di seluruh dunia. Tapi ternyata pada Pemilu 2004, beliau terpilih kembali. Kenapa? Karena Bush terbukti bisa memberikan rasa aman bagi rakyat Amerika.

Kemudian pada pemilu 2008, Barrack Obama terpilih menjadi presiden As dikarenakan program kampanye nya cukup mengena. Di saat Amerika sedang mengalami krisis keuangan, isu keamanan seperti halnya di tahun 2004 tentu tidak relevan lagi. Disinilah Obama hadir dengan slogannya “Change!”. Ya, Amerika memang butuh perubahan setelah George W. Bush dengan Partai Republik nya dirasa gagal dalam membangun perekonomian, sehingga berakibat krisis ekonomi yang maha dahsyat.

Tipikal Pemilih di Indonesia

Kembali ke Pilpres di Indonesia. Dengan tipikal rakyat Indonesia yang masih bersifat primordial. Selain itu, mau tidak mau haruslah diakui, tingkat pendidikan sebagian besar rakyat Indonesia masih sangat rendah. Oleh karena itu, menjadi hal yang lumrah bila dalam memilih presiden, rakyat lebih banyak melihat fisik dan penampilan daripada visi dan misi. Asal orangnya tampan, gagah, santun, murah senyum, sopan dalam bertutur kata, pastilah itu yang dipilih. Apalagi kalau yang sampai ‘dizalimi’ oleh pihak lain. Wah pastilah banyak yang bersimpati, dan akhirnya memilih kandidat tersebut untuk menjadi presiden.

Perkara yang bersangkutan kurang cakap atau bahkan sampai harus berbohong untuk menutupi kekurangannya, itu perkara lain yang pastinya tidak bakal masuk pertimbangan. Visi dan misi yang ditawarkan pun tidak akan dilihat dengan seksama. Walaupun ada kandidat lain yang lebih cakap, lebih jujur, lebih baik program kampanyenya, POKOKNYA tetap pilih yang ini. Karena lebih ganteng, lebih berwibawa, dan kelihatannya juga lebih santun pekertinya.

Jadi wajar jika para kandidat berusaha untuk terlihat lebih santun. Karena biasanya, kandidat yang terlalu agresif bisa dipastikan tidak akan terpilih jadi presiden. Rakyat pasti akan lebih memilih kandidat yang banyak ‘diserang’. Jadinya senjata makan tuan donk 😀

Kalau sudah begini, apakah berarti Debat Capres Cawapres menjadi tidak berguna dan tidak perlu diadakan lagi? Tentu tidak juga. Pastilah ada juga manfaatnya. Paling tidak, rakyat bisa membandingkan secara langsung program kerja yang ditawarkan tiap kandidat. Selain itu, hal ini juga baik untuk pendidikan politik bagi masyarakat yang masih awam. Dan karena acara ini disiarkan langsung di stasiun TV nasional yang jangkauannya cukup luas, sebagian besar rakyat Indonesia bisa menjadi saksi atas janji-janji yang pernah ditawarkan sewaktu kampanye.

Kalaupun janji-janji kampanyenya tidak terbayar di dunia, yakinlah kita masih bisa menuntut kelak di hari perhitungan. Wah seram sekali ya, sampai bawa-bawa akhirat segala. Tapi ya mau bagaimana lagi. Di pengadilan dunia mungkin masih bisa lolos, tapi di pengadilan akhirat nanti pasti diadili dengan seadil-adilnya.

Jadwal Debat Capres Cawapres

Acara akan berlangsung mulai pukul 19.00-21.00.

18 Juni 2009
Debat Capres – Siaran langsung di Trans TV.
Tema : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM”
Moderator : Prof Dr Anies Baswedan.

23 Juni 2009
Debat Cawapres – Siaran langusng SCTV
Tema : “Pembangunan Jati Diri Bangsa”
Moderator : Prof Dr Komaruddin Hidayat.

25 Juni 2009
Debat Capres – Siaran langsung Metro TV.
Tema : “Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran”
Moderator : Aviliani, M Sc.

30 Juni 2009
Debat Cawapres – Siaran langsung TV One.
Tema : “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”
Moderator : Dr dr Fahmi Idris.

2 Juli 2009
Debat Capres – Siaran langsung RCTI.
Tema : “NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah”
Moderator : Prof Dr Pratikno.

Sumber : Kompas.com

~Widya Wicaksana

Capres Cawapres 2009 : SBY – Boediono

Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono

Riwayat Hidup :

Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949

Agama : Islam

Pangkat terakhir : Jenderal TNI (25 September 2000)

Pendidikan :
– Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
– American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
– Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
– Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
– On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
– Jungle Warfare School, Panama, 1983
– Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984
– Kursus Komando Batalyon, 1985
– Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
– Command and General Staff College, Fort = Leavenwort,Kansas, AS
– Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

Karier :
– Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
– Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
– Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
– Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
– Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
– Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
– Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
– Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
– Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
– Dosen Seskoad (1989-1992)
– Korspri Pangab (1993)
– Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
– Asops Kodam Jaya (1994-1995)
– Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
– Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak November 1995)
– Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
– Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
– Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
– Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
– Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
– Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
– Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

Penugasan :
Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988

Penghargaan:
– Adi Makayasa (lulusan terbaik Akabri 1973)
– Honorour Graduated IOAC, USA, 1983
– Tokoh Berbahasa Lisan Terbaik, 2003.

Nilai plus dari SBY

1. Karismatik

Dengan tampang yang cukup menjual dan perawakan gagah layaknya seorang militer, SBY cukup mendapat tempat di hati rakyat Indonesia yang masih banyak dipengaruhi faktor penampilan dalam menentukan pilihan.

2. Lemah lembut

Olah bicara dan tutur kata SBY sangat terjaga. Beliau mampu bertutur dalam bahasa yang santun dalam setiap kesempatan. Bagi rakyat Indonesia, hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih presiden.

3. Tingkat akseptibilitas tinggi

SBY berasal dari kalangan TNI, jadi dukungan dari tentara akan mudah didapat. Selain itu, beliau juga bisa diterima kalangan Islam yang menjadi mayoritas di negara ini. Di dunia politik internasional, profilnya juga cukup dikenal baik. Terbukti SBY terpilih menjadi salah satu dari 100 tokoh yang paling berpengaruh tahun ini.

4. Populer

Dalam beberapa jajak pendapat yang dilakukan oleh beragam lembaga survei, SBY masih menduduki peringkat teratas untuk tingkat kepopuleran di mata masyarakat. Persentase nya bahkan jauh mengungguli Mega, JK, atau Sri Sultan (yang akhirnya tidak berhasil maju menjadi capres/cawapres).

5. Pemerintahannya dinilai cukup sukses di beberapa bidang.

Di bidang korupsi, KPK semakin menunjukkan taringnya. Hampir semua kalangan sudah kena imbasnya. Mulai dari anggota dewan (Al Amin Nasution), Bank Indonesia, Kejaksaan Agung (Jaksa Urip), hingga kalangan dekat Istana (Aulia Pohan, mantan petinggi BI yang juga besan SBY).

Di bidang keamanan, situasi Indonesia relatif stabil. Beberapa konflik di daerah dapat diredam. Aceh, Poso, Ambon, Papua, dsb.

Di bidang ekonomi, program pemerintahan SBY-JK telah menyentuh lapisan masyarakat kelas bawah yang notabene adalah populasi terbanyak dari penduduk Indonesia. Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) misalnya. Walaupun mendapat kritik disana-sini, nyatanya program ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan citra bahwa SBY juga memperhatikan nasib rakyat kecil. Selain itu ada PNPM Mandiri, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Tunjangan Guru Bantu & Honorer, dll.

Nilai minus dari SBY :

1. Lamban

Dalam mengambil setiap keputusan, SBY memang terkesan lamban. Faktor positifnya, keputusan yang diambil telah melalui analisa yang matang, sehingga kemungkinan salah lebih kecil. Tapi imbasnya, untuk beberapa permasalahan yang butuh solusi cepat, SBY cukup keteteran.

Bandingkan dengan JK yang terlihat lebih agresif dan cepat mengambil keputusan dan tindakan. Bahkan sempat muncul opini bahwa Jusuf Kalla adalah ‘The Real President’, saking berperannya sosok JK.

2. Kurang tegas

Contoh kasus Lapindo yang sudah berlarut-larut tanpa arah penyelesaian yang jelas. Kalau tegas, SBY tinggal memerintahkan Aburizal Bakrie untuk segera menyelesaikan penyelesaian ganti rugi bagi para korban. Kalau perlu, perintahkan juga kepada Kapolri untuk mempercepat penyidikan dan penyelidikan agar jelas faktor penyebab munculnya bencana lumpur panas tersebut. Termasuk juga siapa yang harus bertanggungjawab.

3. Pragmatis

Komentar-komentar SBY dalam menyikapi beragam persoalan terkadang terlalu pragmatis, dan cenderung ‘cari aman’. Tidak langsung ke solusi untuk menyelesaikan permasalahan.

4. Terlalu banyak tebar pesona

Dalam beberapa kampanye SBY (dan Partai Demokrat) sangat menonjolkan ‘prestasi’ telah menurunkan BBM sebanyak 3 kali. Seharusnya, penurunan dilakukan tiap level Rp 100. Jadi bisa diklaim telah menurunkan BBM lebih dari 10 kali 😛

5. Anti kritik

Dalam menghadapi kritik yang datang, SBY biasanya bertindak reaktif dan defensif. Contoh sewaktu Megawati menyindir pemerintahan SBY seperti Yoyo, yang menaikturunkan harga BBM dan mempermainkan nasib rakyat. SBY kemudian membalas dengan mencap pemerintahan sewaktu Megawati berkuasa dulu, seperti gasing, yang maju mundur, berputar-putar tidak jelas.

6. Cenderung otoriter dan pemarah

Pembubaran acara yang bertemakan Golput, dan disertai penangkapan Sri Bintang Pamungkas sebagai salah satu penyelenggara acaranya, contohnya. Padahal kalau mau adil, seharusnya Gus Dur juga ditangkap. Karena sempat mengajak rakyat Indonesia, terutama warga NU untuk golput dalam pemilu legislatif yang lalu. Bahkan skala akibat yang ditimbulkan oleh ajakan Gus Dur ini lebih luas. Mengingat beliau adalah tokoh yang lebih terkenal dan merupakan panutan warga NU yang mencapai 30% dari jumlah penduduk Indonesia.

Bukti lain, dilarangnya pengeras suara dalam demonstrasi yang dilakukan di sekitar Istana Negara. Dari zaman Habibie, Gus Dur hingga Mega, baru kali ini ada pelarangan seperti ini. Logikanya, dengan loudspeaker saja suaranya tidak didengar, apalagi kalau sudah dilarang.

Selain itu, dalam beberapa kesempatan, SBY juga sempat marah kala memergoki ada yang tertidur saat beliau berpidato. Bagi tokoh yang sering berpidato, kalau mengetahui ada yang tidur saat kita sedang berada di atas podium, seharusnya menjadi bahan introspeksi dalam diri. Mungkin pidato nya menjemukan,  suasananya kurang enak, dsb. Bukan lantas langsung marah-marah.

Prof. Dr. Boediono

Riwayat Hidup
Lahir : Blitar, Jawa Timur pada 25 Februari 1943

Agama : Islam

Pendidikan :
– S1: Bachelor of Economics (Hons.), University of Western Australia (1967)
– S2: Master of Economics, Monash University, Melbourne, Australia (1972)
– S3: Doktor Ekonomi Bisnis Wharton School University of Pennsylvania, AS 1979

Jabatan yang  Pernah Diduduki
– Gubernur Bank Indonesia (2008-2009)
– Menko Perekonomian (2005-2009)
– Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
– Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas (1998-1999)
– Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998)
– Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997)
– Dosen Fakultas Ekonomi UGM

Nilai plus dari Boediono

1. Ekonom

Sebagai mantan Gubernur BI, Menteri Keuangan di era Megawati dan Menko Perekonomian dalam kabinet SBY, kapasitas Boediono sebagai seorang ekonom tentulah tidak diragukan lagi.

Bahkan majalah BusinessWeek dari Amerika Serikat pernah memberi pengakuan kepada Boediono sebagai tokoh yang kompeten sewaktu menjabat menteri keuangan dan dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam Kabinet Gotong Royong.

2. Dekat dengan PDIP

Saat ini PDIP memang resmi mendukung pasangan Megawati – Prabowo dalam pilpres 2009 mendatang, tapi seandainya nantinyaSBY yang menang, bisa saja PDIP akan mendekat ke pusat kekuasaan. Salah satu jalannya bisa melalui Boediono, yang dikenal cukup dengan dengan PDIP.

Dengan dukungan PDIP, ditambah sebelumnya juga mendapat dukungan PKS, PAN, PKB, dan PPP, maka makin lengkaplah ‘amunisi’ SBY dalam menjalankan pemerintahannya kelak.

Praktis hanya Golkar, Gerindra, dan Hanura yang kelak akan berada di luar lingkaran kekuasaan. Itupun jika mereka akan mengambil jalan oposisi. Pilihan yang sulit untuk partai sekelas Golkar yang sudah terbiasa berada di dalam pemerintahan.

Walaupun tidak tertutup kemungkinan, PDIP bisa saja mengambil posisi sebagai oposisi, seperti yang mereka jalankan di periode pemerintahan SBY-JK yang lalu.

3. Karakter kalem dan santun

Sama halnya dengan SBY, Boediono dikenal berkepribadian tenang dan tidak meledak-ledak dalam berbicara. Selalu berpenampilan rapi dan low profile, menjadi salah satu ciri khasnya.

4. Dapat diterima pasar dan dunia usaha

Pada saat Boediono ditunjuk oleh SBY untuk menjadi Menko Perekonomian, pasar langsung menyambut dengan antusias. Nilai tukar rupiah menguat hingga di bawah Rp 10.000 per US$. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ langsung ditutup hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100.

Nilai minus dari Boediono

1. Penganut aliran ekonomi Neo Liberal

Banyak pihak menganggap, Boediono adalah penganut teori ekonomi Neo Liberal yang mengedepankan kepentingan penguasa modal dan mengesampingkan ekonomi rakyat. Terlihat juga dari kebijakan yang diambil semasa menjabat. Prestasinya lebih banyak terukur dalam nilai tukar rupiah yang membaik, IHSG menguat, arus investasi masuk. Yang mana hal-hal tersebut adalah ekonomi makro.

Sebaliknya, untuk ekonomi mikro dalam sektor riil, beliau tidak banyak berperan.

2. Kurang berpengalaman di dunia politik.

Boleh-boleh saja banyak pihak yang berargumen bahwa yang dibutuhkan adalah wapres yang profesional. Tapi tetap saja untuk menghadapi kerasnya dunia politik, pengalaman juga dibutuhkan. Terutama dalam mengambil sikap dan bertutur kata.

Contoh kasus adalah Dirut Pertamina yang baru, Ibu Karen yang sempat bersitegang dengan DPR karena merasa ‘kurang dihargai’ sewaktu rapat kerja di gedung dewan beberapa waktu lalu.

Pasangan SBY – Boediono

(+) Pemerintahan akan lebih stabil, karena Boediono tidak terlalu dominan berpolitik.

Dalam dunia politik, Boediono terlihat tidak terlalu berambisi dan hanya fokus pada pekerjaannya sebagai seorang ekonom profesional.

Selain itu, Boediono juga bukan merupakan calon yang diajukan oleh partai politik yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. Bandingkan bila SBY memilih Hatta Rajasa dari PAN, misalnya. Bisa saja nantinya, PKS, PKB atau partai lain pendukung koalisi akan senantiasa berupaya mencari-cari kesalahan dari pasangan ini. Demikian juga halnya apabila SBY memilih Muhaimin Iskandar (PKB), Hidayat Nurwahid (PKS), dll.

(+)  Dukungan positif dunia barat (baca : Amerika Serikat)

Boediono sudah terkenal sebagai ekonom liberal-kapitalis yang cukup disegani negara-negara kapitalis dan neo liberalis. Jadi dengan tampilnya Boediono sebagai cawapres, tentunya pasangan ini akan mendapat dukungan berarti dari negara-negara kaya pemilik modal global.

(+) Sesuai dengan slogan kampanyenya, yaitu ‘Lanjutkan!’; SBY tentunya telah berpengalaman dan cukup mengerti permasalahan yang sedang dihadapi bangsa ini. Sehingga ke depannya, semestinya kinerja pemerintahan bisa lebih baik dari periode yang lalu.

(-) Kinerja pemerintahan 5 tahun ke depan cenderung stagnan

Melihat kinerja SBY di periode 2004-2009 yang lebih banyak mementingkan citra daripada kinerja, maka apabila nantinya terpilih kembali, bisa jadi kondisinya akan kurang lebih sama dengan periode kemarin.

Makro ekonomi bagus (rupiah stabil, ihsg menguat, investasi masuk), tapi sektor riil yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat kurang tergarap. Ujung-ujungnya, nanti program seperti BLT lagi yang jadi andalan.

(-) Cengkeraman arus globalisasi makin menguat.

Globalisasi memang tidak bisa dihindari. Tapi tentunya tidak dengan  serta merta menyerahkan semua kepada pasar. Masak harga BBM, elpiji, minyak tanah, dan aneka kebutuhan pokok lain, juga diserahkan ke mekanisme pasar.

Di negara maju saja masih diberlakukan subsidi dan proteksi kepada rakyat kecil, seperti petani, nelayan. Tapi di Indonesia, harga pupuk diserahkan ke pasar, harga solar untuk nelayan mengikuti harga pasar. Bagaimana bisa bersaing dengan produk luar?

Referensi : Nusantara News, Tokoh Indonesia.com, Suara Pembaca

Data dan Fakta Pemerintahan SBY-JK (Bagian 3)

Awalnya saya sudah enggan menulis fakta-fakta yang akan memalukan iklan Partai Demokrat dan juga materi kampanye Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Pak SBY selaku Presiden RI 2004-2009. Bagaimanapun juga, Pak SBY adalah presiden terpilih pada Pilpres 2004 dengan suara lebih 60%, sehingga kita sebagai warga negara memiliki kewajiban menghargai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintah Republik Indonesia.

Namun, saya pun berharap bahwa SBY selaku Presiden hendaknya fair dan objektif dalam menyampaikan informasi ke publik. Jangan karena memiliki jabatan dan sekaligus kekuasaan demi partai, maka dengan enteng menyodorkan data-data yang membuat opini publik ling-lung alias “bodoh atas fakta”.

Dalam tulisan ini, saya akan membongkar fakta kebijakan Presiden (bukan pribadi presiden) dan juga kampanye SBY selaku orang partai (bukan presiden) yang jika kita mengetahuinya data yang sesungguhnya, maka kita akan bingung dengan statement para politisi Demokrat maupun Pak SBY (ingat…saya membicarakan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat, bukan sosok Presiden). Maka, sebagai warga negara kita patut berpartisipasi dalam menegakkan hal-hal (data) yang benar.

Dan jangan sampai seorang Presiden RI kembali memiliki tabiat buruk dalam menyampaikan data dan fakta pemerintahan dengan mengatasnamakan kepentingan partai dan citra. Jangan sampai suatu saat (10 tahun mendatang), rakyat menge’cap mantan presiden kita merupakan seorang lihai dalam bersilat lidah alias pembohong politik.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka saya ingin penguasa negeri ini (terutama politisi Demokrat) agar lebih bermoral dalam menyampaikan iklan politik. Sindiran dan kata-kata halus tampaknya tidak dapat dimengerti dengan mudah oleh para politisi Demokrat yang katanya cerdas. Sehingga sayapun telah menulis berbagai tulisan kritik atas iklan-iklan Demokrat yang cenderung manipulatif secara opini-data.

Beberapa tulisan keprihatinan saya adalah Iklan Penurunan BBM SBY dan Demokrat yang Busuk secara informasi data pada pertengahan Desember 2008. Lalu iklan Demokrat tentang prestasi “naik-turun” yang memenuhi berbagai media saya sanggah melalui berbagai fakta tersembunyi dalam dua bagian yakni Data dan Fakta Pemerintahan SBY-JK (1), dan Data dan Fakta Pemerintahan SBY-JK (2).

Dua bagian tulisan terakhir berisi tentang fakta-fakta pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah angka kemiskinan, harga minyak, harga kebutuhan pokok, stabilitas nilai tukar rupiah, dan privatisasi ala “SBY-JK”.

Disamping itu, tulisan ini juga kritik saya bagi semua parpol dan para capres yang lebih banyak berjanji ria, ketimbang memiliki visi dan misi yang jelas bagi penyelamatan negeri, melakukan tindakan nyata. Bukan mengeluarkan puluhan hingga ratusan miliar rupiah dengan iklan-iklan yang tidak mendidik.


Pendahuluan Utang

Banyak orang memiliki pandangan bahwa selama pemerintah SBY yang didukung Demokrat (seperti iklannya) bahwa jumlah utang Indonesia berkurang. Tidak sedikit beberapa pengunjung blog saya meninggalkan komentar dengan mengatakan SBY dan Sri Mulyani berhasil mengurangi utang Indonesia. Begitu juga iklan-iklan Demokrat yang dengan bangga menampilkan Indonesia berhasil keluar dari utang IMF.

Hal senada ketika kampanye partai Demokrat 2009, SBY mengklaim ia berhasil mengurangi utang (IMF). Namun, benarkah utang kita berkurang? Benarkah utang luar negeri sudah lunas? Benarkah pemerintah saat ini bebas dari mental pengutang? Benarkah SBY-JK menyelesaikan tugasnya dengan jumlah utang negara berkurang?

Semua pertanyaan tersebut akan terjawab dengan jelas. Namun, sayang media jarang menyampaikan fakta-fakta perkembangan utang Indonesia selama pemerintah SBY yang didukung terus Demokrat (mendukung utang? mendukung kapitalis?).
SBY Tambah Utang Indonesia dari 1275 menjadi 1667 Trilun dalam 4 Tahun

Dirjen Pengelolaan Utang – Departemen Keuangan RI secara jelas merilis jumlah utang Indonesia sejak 2001 hingga 2009 (www.dmo.or.id).

Berikut jumlah total utang Indonesia (2001-2009)
2001 : Rp 1263 triliun
2002 : Rp 1249 triliun
2003 : Rp 1240 triliun
2004 : Rp 1275 triliun
2005 : Rp 1268 triliun
2006 : Rp 1310 triliun
2007 : Rp 1387 triliun
2008 : Rp 1623 triliun
2009 : Rp 1667 triliun (Januari)

Sumber : Perkembangan Utang Pemerintah 2001-2009 (DMO)

Perkembangan Utang Dalam Negeri Indonesia 2004-2009
2004 : Rp 662 triliun
2005 : Rp 656 triliun
2006 : Rp 748 triliun
2007 : Rp 801 triliun
2008 : Rp 906 triliun
2009 : Rp 920 triliun

Cat: Utang dalam negeri berbentuk Surat Utang Negara termasuk surat utang berbentuk syari’ah

Dari data utang Indonesia di atas, maka ada beberapa fakta yang perlu ditelaah:
Pemerintah SBY “berhasil” membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan 392 triliun dalam kurun waktu kurang 5 tahun. Atau peningkatan utang negara selama pemerintah SBY naik rata-rata 80 triliun per tahun.

Angka penambahan jumlah utang rata-rata ini mengalahkan utang di era Pak Harto yakni 1500 triliun dalam jangka 32 tahun, atau 47 triliun per tahun.

Selama 3,5 tahun memimpin Indonesia, Megawati menambah jumlah utang Indonesia sebesar Rp 12 triliun atau rata-rata naik sekitar Rp 4 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih kecil dibanding SBY yakni 80 triliun per tahun.

Menjelang Pemilu, jumlah utang Indonesia memiliki trend naik. Anggaran negara akan naik secara signifikan disertai defisit yang besar. Anggaran besar umumnya untuk program-program menarik simpati masyarakat seperti peningkatan anggaran sosial dan kesehatan menjelang pemilu, BLT, dan sejenisnya.

Meskipun utang luar negeri tidak mengalami kenaikan signifikan, namun utang dalam negeri bertambah signifikan. Selama Indonesia merdeka, baru di pemerintah SBY utang dalam negeri naik 50% dalam jangka waktu 4 tahun (600-an triliun menjadi 900-an triliun)

Siapakah yang akan membayar utang tersebut?? : Generasi Mendatang dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang ketika Pak SBY telah tidak menjabat sebagai Presiden! Hal ini tidak jauh berbeda dengan era Soeharto yang meninggalkan segudang utang luar negeri, namun di era SBY, beliau meninggalkan utang dalam negeri yang fantastis.

Dalam waktu 5-10 mendatang, setidak-tidaknya pemerintahan di tahun 2014-2024 akan menganggarkan puluhan triliun dana APBN tiap tahunnya untuk menutup utang + bunga yang dilakukan pemerintah SBY selama 2004-2009 ini. Kapankah ini berakhir? Lihatlah bagaimana Indonesia kembali terbilit hutang sejak pemerintahan Megawati [klik sini untuk info lanjut]

Secara analisis finansial umum (bukan utang ala Word Bank), maka penilaian utang ditentukan oleh definisi Debt to Foreign Exchange Rate ratio atau Ratio Utang/Devisa. Pada tahun 2004, ratio utang terhadap devisa Indonesia adalah sebesar Rp 1275 T / 331 T = 3,85. Sedangkan pada tahun 2008, ratio utang terhadap devisa Indonesia adalah Rp 1667 T / 552 T = 3.01.

Angka 3 masihlah tinggi jika dibanding rasio utang/devisa China yakni hanya USD 363 M / 1946 M = 0.186. Dan salah satu mengapa ekonomi Thailand cukup stabil meskipun terjadi perang politik adalah rasio utang/devisa cukup kecil yakni USD 59M/114M = 0.52 disamping struktur ekonomi “klaster UKM“nya yang kuat.

Katakan Tidak Pada : Utang

Sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah mengolah anggaran negara dengan efisien dan efektif seraya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Sudah seyogianya, jika anggaran belanja naik, berarti jumlah program kerja meningkat, dan tentu saja pendapatan atau pemasukan negara harus naik. Jika kita mengikuti UU APBN dari tahun 2004 hingga 2009, anggaran APBN cenderung didesain defisit sehingga untuk menutup “lebih besar pasak daripada tiang” adalah utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selama 4 tahun memerintah, utang luar negeri hanya turun 3 triliun, namun utang dalam negeri (surat utang negara) meningkat drastis mencapai tiga ratus triliun.

Yang aneh bin ajaib lagi, peningkatan APBN yang disertai pembengkakan jumlah utang negara rupanya tidak mengurangi angka kemiskinan rakyat. Jika di tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebesar 36 juta jiwa, maka hingga Maret 2008 jumlah penduduk miskin masih diangka 35 juta jiwa (bahkan peneliti UI memperkirakan 40 juta penduduk miskin pada Desember 2008 ). Hah….Anggaran bertambah, kesejateraan tidak bertambah dan jumlah penduduk miskin tidak berkurang.

Ini berarti pemerintah gagal mengelola anggaran (APBN) dengan efisien dan efektif. Masyarakat miskin tetap miskin, namun pemilik pemodal (orang kaya) tampaknya semakin kaya termasuk pejabat negara dan anggota dewan. Mau bukti anggaran yang tidak efisien, silakan mengakses data audit anggaran APBN oleh BPK.

Tulisan senada saya rilis di : Jangan Mempolitisasi Anggaran Pendidikan 20%, yang salah satu isinya adalah inefisiensi serta penyalahan pengunaan anggaran pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional (khusus audit tahun anggaran 2007). Dan satu lagi, rupanya utang yang besar diakibatkan pemerintah SBY tetap membayar utang najis yang ditinggalkan pemerintahan Soeharto dan Megawati.

Selain itu, besarnya utang negara yang dilakukan oleh SBY yang terus didukung (fanatisme?) Demokrat, memiliki arti bahwa pengelolaan ekonomi negara belum berhasil. Amerika saat ini memiliki utang yang maha dashyat, karena Amerika diambang kehancuran. Dan di tahun 2006 hingga 2009, utang dalam negeri Indonesia juga meningkat secara signifikan, maka ini mengindentifikasi keamanan ekonomi negara dibawah pemerintah SBY masih sangat kropos.

Bagaimana pemimpin memimpin 230 juta rakyat, jika mental utang saat ini masih menjadi salah satu inti kebijakannya? Dan sebagian besar rakyat Indonesia, tidak mengetahui hal-hal ini. Mereka terbuai dengan iklan subjekif Partai Demokrat. Korupsi dana Capres 2004 tidak pernah diusut.

Korupsi kebijakan Lapindo melalui Per.Pres 14 tahun 2007 menyengsarakan rakyat sunyi bak ditelan bumi. Korupsi kebijakan suspensi saham Bakrie dan royalti batubara akhirnya menjadi intrik terbesar SBY-JK-Ical pun tidak pernah tercium lagi. Dan masih banyak lagi. Belum lagi UU BHP yang hanya mengakomodasi 20% penduduk miskin ke perguruan tinggi, padahal jumlah penduduk miskin (standar 2 USD) mencapai 50% atau 100 juta.

Jika, disebutkan satu persatu….maka dampak negatif kebijakan-kebijakan tersebut akan mulai terasa dalam jangka 5-10 tahun mendatang. Kembali, masyarakat miskinlah yang paling merasakan dampaknya.

Mengapa Katakan Tidak Pada : Utang

Kebijakan utang bukanlah hal yang buruk jika kebijakan utang dilakukan karena urgensi yang tinggi atau menjadi prorgam short term policy atas memburuknya perekonomian bangsa. Dalam konteks ini, maka seharusnya kebijakan utang tidak menjadi program tahunan. Jangan setiap tahun anggaran APBN selalu berisi utang dan utang lagi. Jangan membuat negara ini menjadi negara yang tidak lepas dari utang setiap tahunnya. Dan jangan menambah besaran utang lagi. Mengapa?

Selama utang masih menjadi mental dan paradigma pemerintah, maka masyarakat Indonesia tidak akan luput dari kelaparan dan kesengsaraan ekonomi akibat utang yang baru akan terasa pasca 10-20 tahun mendatang (mirip kasus utang orba). Masih jelas dalam sejarah Indonesia, bagaimana utang menjerat Indonesia menjadi negara terkorup, utang membawa Indonesia menjadi “budak” asing dan kapitalis, dan utang menjadi senjata penguasaan aset-aset sumber daya alam strategis oleh asing dan pemilik modal.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia menjadi sasaran empuk bagi negara kapitalis dalam masalah hutang, hal ini berbeda dengan perlakuan yang diterima oleh negara-negara sesama kapitalis. Misalnya Amerika membantu Jepang.

Sesaat setelah Soekarno digulingkan, dan dimulainya masa era Soeharto (1967) yang didukung penuh oleh IMF, World Bank, ADB, USAID, CGI, maka Indonesia masuk dalam penjajahan neokolonialsme. Bahkan praktek neokolonialisme dilakukan oleh teknokrat jebolan University of California Berkeley (dikenal sebagai Mafia Berkeley) di Amerika yang memegang kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru.

Dalam mengawal arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia, lembaga-lembaga Bank tersebut secara ekspilisit memberi arahan yang dieksekusi dengan baik oleh Mafia Berkeley dalam penyusunan Undang-undang dan peraturan pemerintah yang menguntungkan kepentingan lembaga/negara pemberi utang tersebut.

Dan parahnya, hal ini masih terjadi hingga saat ini (dalam beberapa Undang Undang misalnya migas, batubara, subsidi BBM, komersialisasi pendidikan). Dengan mekanisme seperti ini, kepentingan asing dan pemodal (kapitalis) memiliki prioritas istimewa dimata pemimpin/presiden ketimbang kepentingan rakyat dan bangsa.

Selain itu, utang bukanlah tanpa bunga. Selama ini, tiap tahun negara harus menganggarkan triliunan rupiah untuk membayar bunga utang yang dihasilkan oleh pemerintahan Soeharto. Selain bunga, kita juga harus membayar cicilan utang yang besarnya hampir sama bahkan lebih kecil dibanding bunga utang-nya.

Jika pemerintah saat ini gencar melakukan utang, maka di pemerintahan akan datang, negara kembali disengsarakan dengan cicilan bunga utang yang besar disertai cicilan utang. Lagi-lagi, rakyatlah yang harus menanggung bunga utang beserta cicilannya. Anggaran besar tersedot hanya untuk utang dan bunganya, sedangkan dana untuk pengembangan industri UKM, kesehatan masyarakat, dan penghidupan layak menjadi terkatung-katung.

Dan salah satu poin utama adalah ketika pemerintahan Megawati “keliru” menjual saham-saham strategis seperti Indosat, Telkom, dan Bank-Bank yang memiliki Obligasi Rekap (Utang), SBY-JK kembali melakukan “kekeliruan” dengan tetap membayar ratusan triliun rupiah obligasi rekap (utang) yang sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat. Untuk ulasan lengkapnya, silahkan lihat di : SBY atau Mega : Capres Bermental Korup, Bodoh atau Penakut?

Tantangan : Utang Asing dan Kapitalis SUN

Liberalisasi kebijakan ekonomi bangsa ini telah masuk dimasa yang sangat memprihatinkan. Program-progam privatisasi industri strategis, dan penguasaan sumber daya alam oleh asing serta pemilik modal (kapitalis) telah menguasai hak hidup rakyat yang dikemudian hari akan mengakibatkan penderitaan dan kemiskinan jangaka panjang.

Tantangan bangsa Indonesia saat ini bukan saja lembaga asing yang memberi utang luar negeri, namun para pemilik modal yang menguasai aset-aset strategis negara termasuk pemilik inti surat utang negara. Jika dimasa orde baru, para kapital asing mendapat kursi VIP, namun kini kapitalis lokal telah mendapat kursi VIP juga dari pemerintah.

Dan bila pemilik modal terlalu besar menguasai sektor-sektor publik, maka konspirasi pemilik modal akan mempengaruhi ketahanan negara dalam berbagai aspek baik ekonomi, keamanan maupun kebijakan politik. Kita ambil contoh kasus industri rokok yang telah menguasai ekonomi bangsa, sehingga Mitos Industri Rokok Sangat Penting Bagi Negara menjadi “realita” bagi pemerintah.

Bukan hanya realita, bahkan perkembangan industri rokok menjadi bagian program ekonomi pemerintah (baca: Industri Rokok Tumbuh Pesat di Pemerintah SBY-JK). Disisi lain hingga pemerintah SBY ini (data 2008 ), alhasil korporasi asing di Indonesia menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh (50%) kepemilikan perbankan di Indonesia. Inikah pertumbuhan ekonomi yang sangat sehat?

Dan selama mental pemerintah tetap “terjajah” dalam utang, maka lembaga utang luar negeri dan kapitalis/pemodal yang menguasai aset-aset strategis akan menerapkan penjajahan di bidang ekonomi (artinya kebijakan negara akan/sudah tidak independen, disisipin kepentingan pemodal dan asing).

Jika mental utang masih dipupuk oleh pemimpin ini, maka generasi penerus kita (10-20 tahun ke depan), akan menerima mimpi-mimpi buruk tersebut. Dan ketika kreditor (asing maupun korporasi) menguasai utang negara, maka sang kreditor akan memaksa pemerintah melakukan privatisasi BUMN strategis, mengurangi subsidi bagi rakyat, membuka jalur distribusi impor bagi masuknya produk-produk dari negara maju, serta menggenjot ekspor produk-produk bahan mentah (batubara, gas, minyak bumi, kayu, silika) ke negara lain ketimbang kebutuhan lokal seperti yang terjadi saat ini……

Akhir kata berhentilah kebijakan-kebijakan utang dan utang lagi.
Dan saya harapkan, ada partai politik yang konsen dengan permasalahan ini, mengubah stereotife bahwa Indonesia adalah negara utang, serta merevisi Undang-Undang baik di masa pemerintah Mega maupun SBY yang merugikan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

Dan saya harapkan juga, ada alternatif Capres 2009 yang memiliki visi yang benar dalam pengelolaan ekonomi (angggaran) yang benar, jangan sampai alternatif Capres 2009 juga memiliki mental utang seperti pendahulunya. Ingat, ini adalah tanggung jawab besar bagi para parpol pemenang pemilu dan juga seluruh elemen bangsa ini.

Benarkah Kita Butuh Hutang yang Semakin Besar?

Menanggapi komentar rekan-rekan sebangsa dan setanah air, maka saya tambahkan tulisan mengenai apakah benar kita harus meningkatkan hutang setiap tahunnya? Sampai kapan kita berhenti berhutang? Apakah benar bahwa negara membutuh belanja yang besar sehingga anggaran selalu defisit yang disertai utang?

Budaya hutang secara besar-besaran mulai terjadi sejak November 1967, ketika Bung Karno berhasil dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Kejatuahan Soekarno yang menjadi musuh kapitalis dan neo-kolonialisme berdampak sangat panjang bagi republik ini.

Ketika Soeharto berhasil menggantikan Soekarno, maka lembaga-lembaga keuangan dan organisasi kapitalis dunia seperti IMF, World Bank, CGI (IGGI), London Club, Paris Club, ADB, dan USAID dengan mudah masuk ke Indonesia dengan mendikte kebijakan-kebijakan agar tunduk serta melaksanakan agenda-agenda kepentingan mereka (seperti dilaporkan John Pilgers).

Ketika pemerintah Soeharto bersedia menerima utang ala IMF dan CS, maka pada saat bersamaan tim kabinet Pemerintah Soeharto menemui perwakilan negara dan perusahaan asing di Swiss untuk mengobral sumber-sumber kekayaan alam kita dari Gunung Emas dan Tembaga di Papua, Minyak di seantero nusantara, bauksit, timah, hutan. Berdasarkan penelitian (Alm) Prof Soemitro (begawan ekonomi), selama Pemerintah Soeharto hutang meningkat dashyat dengan kebocoran dana hingga 30% dari setiap hutang.

Utang (loan) negara dipelintir dengan kata aid (bantuan). Tiap tahun anggaran defisit puluhan persen, namun pemerintah Soeharto mengatakan anggaran berimbang dengan mencantumkan hutang sebagai sumber pendapatan negara. Dengan hutang jangka panjang, pemerintah tidak perlu berusaha keras membangun kemandirian bangsa dan mentriger pembangunan SDM yang memadai untuk menutupi anggaran, toh.. pendapatan ala hutang sudah dikantongin.

Sumber kekayaan alam dijual mentah-mentah, lalu kita terpaksa membeli hasil olahan sumber daya alam kita dari asing. Begitulah seterusnya. Meskipun IMF, WB, Amrik memberi hutang, namun pada faktanya mereka sama sekali tidak mengeluarkan uang. Karena perusahaan-perusahaan mereka mendapat jatah alam di Indonesia lalu mengolahnya menjadi barang jadi, lalu kita mengimpor barang jadi tersebut dengan hutang. Inilah porsi terbesar cash flow hutang kita, yakni kembali lagi ke negara penghutang.

Alhasil, krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Hutang yang telah ditumpuk pada masa pemerintah Orba kini meledak. Cadangan devisa anjlok, nilai rupiah terjun bebas, inflasi meroket diatas 50%, terjadilah reformasi. Dan untungnya di masa Pemerintahan Habibie, Habibie mampu menstabilkan dan memulihkan secara bertahap keadaan ekonomi tersebut dalam waktu 512 hari.

Namun sejak kejatuhan orba, tiap tahun negara terpaksa menganggarkan puluhan triliun untuk membayar hutang era Soeharto. Sehingga berimplikasi pada dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejehteraan masyarakat “disunat”, alhasil kemiskinan dan pengangguran sulit diatasi. Indonesia yang kaya dengan alam dan manusianya, akhirnya tetap harus miskin ditengah kekayaannya. Karena hutang telah menjerat anggaran, karena hutang telah memenjara kebijakan yang pro-asing, pro-kapitalis.

Bagaimana sekarang?

Anggaran kita naik dari 370 triliun pada tahun 2004 menjadi lebih 1000 triliun di tahun 2009. Dengan hubungan kausal, maka peningkatan anggaran yang hampir 3x lebih besar, maka sudah seharusnya negara mampu meningkatkan kesejahteran masyarakat minimal 1.5 kali lipat. Benar, bahwa negara telah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi tunggu dulu….rakyat yang mana?

Oke, rakyat yang dimaksud adalah pengusaha kaya. Pengusaha kaya semakin kaya, bahkan angka-angka yang ditunjukkan Forbes di tahun 2005 dengan 2008 sangat mengejutkan. Jumlah kekayaan orang-orang terkaya Indonesia pada tahun 2008 naik tidak kurang sama dengan pertumbuhan APBN yakni 300% dibanding 2004.

Namun, jumlah penduduk miskin tidak berkurang dan malah bertambah. Di tahun 2004 saja, jumlah penduduk miskin mencapai 35.9 juta, namun akhir Desember 2008 mencapai tidak kurang 40 juta. Bukannya turun, namun naik. Hal ini menambah disparitas antara miskin-kaya yang semakin besar. Sehingga timbul tanda tanya besar, apakah pengelolaan anggaran APBN sudah tepat sasaran? Benarkah anggaran APBN tidak mengalami kebocoran? Benarkah anggaran APBN sudah efisien?

Selain anggaran ketat, Amerika CS melalui lembaga keuangannya mendikte 3 kebijakan ekonomi utama lainnya yakni meliberalisasi keuangan, meliberalisasi industri dan perdagangan, dan melakukan privatisasi. Maka, bukan hal yang tidak mungkin bahwa kebijakan anggaran kita masih didikte oleh Amerika CS. Berbagai subsidi telah dihapus, mulai dari BBM hingga Pendidikan via UU BHP. Lembaga keuangan sudah sangat liberal. Industri dan perdagangan pun sudah banyak diliberalisasi. Dan terakhir, berbagai BUMN pun menjadi agenda privatisasi.

Disamping itu, masih tertanamnya mental korupsi (meskipun KPK telah berunjuk gigi), dimana berita-berita penangkapan koruptor masih menghiasai media massa hingga saat ini. Sehingga laporan KPK pada tahun 2007 yang menyebutkan bahwa salah satu sumber kerugian keuangan negara terbesar adalah kebocoran APBN.

KPK mencontohkan bahwa pada tahun 2004 saja, kebocoran anggaran APBN mencapai 30%. Pada tahun 2005, masih banyak mark up anggaran dalam pengadaan proyek yang tidak masuk akal. Seperti tahun 2004, di tahun 2005 saja untuk pengadaan PC (komputer) dianggarkan 15 juta per unit, padahal harga pasaran cuman Rp 5 jutaan per unit. Angka mark-up yang terlalu besar untuk ditenderkan.

Hal senada dilaporkan ICW pada tahun 2006 dan 2007 terjadi kebocoran APBN. Dan jika kita membaca dokumen Audit BPK, maka sebagian besar Audit kepada instansi anggaran kementrian dengan hasil disclaimer (tanpa opini). Dan bila kita lihat poin per poin penelusuran audit, maka terjadi penyimpangan pengunaan anggaran yang tidak seharusnya dilakukan pihak kementeriaan (lihat di bpk.go.id).

Sumber-sumber penyimpangan dana ditambah mark-up pengadaan proyek yang terlalu besar serta “uang keringat” pada pengadaan proyek yang telah dimark up sudah menjadi rahasia umum. Yang tertangkap oleh KPK hanyalah fenomena gunung es dengan angka korupsi yang besar.

Jika saja, pemerintah dengan tegas dan berani menganggarkan APBN yang efisien yakni mengurangi mark-up sebesar 5-10%, dan mengurangi kebocoran sebesar 2-5%, maka seharusnya belanja negara dapat dihemat 7-15% per tahun. (cara pertama : pelajari dari audit BPK mengapa bisa terjadi kebocoran, lalu kirim “intel-intel” di setiap departemen, serta melakukan sistem komputerisasi administrasi layanan publik dan komputerisasi realtime anggaran)

Angka persentase ini untuk anggaran 1000 triliun mencapai 70 hingga 150 triliun. Angka 70 triliun masih jauh lebih besar dibanding angka hutang luar negeri kita yakni 60 triliun pertahun. Sisa efisien anggaran dapat digunakan untuk mengurangi utang dalam negeri. Selain itu, untuk peningkatan pendapatan negara, maka kita dapat mengurangi pencurian kekayaan laut yang mencapai 40 triliun per tahun (2007) disisi lain kita memanfaatkan kekayaan laut dengan meningkatkan pendapatan sebesar 40-50 triliun dari laut.

Begitu juga jangan mengekspor secara besar-besaran cadangan batubara kita (menjadi pengekspor terbesar), namun batubara digunakan untuk menyuplai listrik dengan harga murah bagi industri UKM. Industri UKM akan bergairah serta secara tidak langsung meningkatkan perekonomian rakyat kecil.

Begitu juga pada berbagai komoditi perkebunan seperti sawit dan karet. Untuk sawit, jangan jual sawit mentah. Gunakan anggaran untuk membangun pabrik-pabrik lokal (UKM) untuk mengolah sawit menjadi CPO dan selanjutnya diolah lebih lanjut untuk meningkatkan value.

Dan terakhir, harusnya Indonesia dapat meniru negara-negara yang berani mengambil kebijakan ekonomi yang independen dan tidak harus jadi perpanjangan tangan kepentingan ekonomi AS. Contoh saja China yang tetap menolak melakukan liberalisasi di sektor keuangan. Meskipun saat ini mempunyai cadangan devisa US$ 2 triliun, China lebih memprioritaskan penguatan sektor riil, yakni industri, pertanian, dan produk-produk ekspor.

Indonesia memiliki potensi untuk melakukan ini karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Dengan etikad dan inovasi yang baik pemimpin ini, maka kekayaan alam Indonesia seperti minyak mentah, gas alam (pengekspor terbesar ke-2), emas, batubara, timah, tembaga, emas, karet, sawit, beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan masih banyak lagi mampu untuk berdirikari.

Ayo…Jepang saja yang miskin dengan kekayaan alam, kok mampu menjadi pemberi utang yang besar kepada Indonesia selama beberapa dekade (saat ini menjadi kreditor utang terbesar untuk Indonesia). Semoga pelajaran sejarah masa orde baru hingga saat ini dapat membuat bangsa kita bangkit.

Dan semoga pemerintah saat ini dan juga para calon pemimpin masa akan datang baik di legislatif maupun eksekutif mau berubah dan harus berani serta mandiri dalam mengambil kebijakan. Harus berani berdirikari dan tidak bergantung terus pada hutang dan asing. Restrukturisasi anggaran APBN yang efisien agar tidak bocor.

Yakinlah, bahwa alam dan manusia Indonesia mampu! Kita mampun duduk sejajar dengan bangsa lain. Kita mampu melakukan kerjasama ekonomi yang terhormat dengan negara manapun tanpa harus mengikuti desakan bangsa lain untuk meminta kita melakukan privatisasi, liberilasisi, dan lain-lain.

Hentikan skandal-skandal penguasa-pengusaha. Dan hentikan kebijakan politis yang mementingkan partai, popularitas, kepentingan asing, dan pengusaha yang menomorduakan kepentingan rakyat kecil agar mereka tidak miskin lagi.

Kabar dari Media Indonesia

Saya bersyukur, akhirnya pada tanggal 4 April 2009, salah satu media massa terbesar Indonesia yakni Media Indonesia memberitakan jumlah utang Indonesia. Judul beritanya adalah Utang Negara 2004-2009 Melejit Rp 920 Triliun yang disampaikan oleh Koalisi Anti Utang Indonesia. Informasinya beritanya tidak jauh berbeda dengan postingan ini.

Ulasan bagaimana efisiensi dan mekanisme Utang Luar Negeri dan Globalisasi yang menjerus lingkarn setan utang oleh jurnalis John Pilger dapat dibaca di : John Pilgers – Sang Penguasa Dunia Baru di Indonesia.

Sumber : Nusantaranews.wordpress.com

%d blogger menyukai ini: